JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memutuskan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, setelah mendapatkan sejumlah respons atas tuntutan buruh dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan tersebut diambil usai dialog langsung dengan Presiden yang berlangsung sekitar 1,5 jam pada 28 April 2026. Dalam pertemuan itu, KSPI menyampaikan sedikitnya 11 isu utama yang menjadi perhatian kalangan buruh.
“Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama Presiden dan elemen serikat pekerja lainnya,” ujar Said Iqbal.
Ia menjelaskan, rencana awal aksi yang akan digelar di DPR RI dialihkan ke MonŴas bukan tanpa pertimbangan. Menurutnya, KSPI sebelumnya telah meminta waktu untuk bertemu Presiden sebelum 1 Mei, dan permintaan tersebut dikabulkan sebagai ruang dialog bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Said Iqbal menegaskan, May Day bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk menyuarakan tuntutan pekerja kepada pemerintah. Dari 11 isu yang diajukan, sejumlah poin disebut telah mendapat tanggapan dan penegasan dari Presiden sebagai langkah awal tindak lanjut.
“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” katanya.
Dalam perayaan di Monas, KSPI menargetkan kehadiran sekitar 50 ribu massa, sementara total buruh yang diperkirakan hadir dari berbagai elemen serikat mencapai 100 ribu orang.
Selain di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. KSPI bersama Partai Buruh menyebut kegiatan akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota, termasuk Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Batam, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Gorontalo, hingga Morowali.
KSPI mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga suasana tetap kondusif. Said Iqbal menekankan pentingnya perayaan yang damai dan tertib.
“Kami mengimbau seluruh buruh untuk merayakan May Day dengan penuh semangat, damai, anti kekerasan, dan tidak anarkis, serta tetap menghormati kepentingan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Dalam momentum May Day 2026, KSPI membawa 11 tuntutan utama, antara lain pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing dan upah murah (HOSTUM), antisipasi PHK akibat dampak global, reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR serta pesangon, hingga penguatan perlindungan industri tekstil, nikel, dan semen.
Selain itu, buruh juga mendorong ratifikasi Konvensi ILO 90, penurunan tarif potongan ojek online menjadi 10 persen, revisi UU Nomor 2 Tahun 2024, serta pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Presiden Prabowo Subianto, kata Said Iqbal, menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.
Presiden juga disebut menginginkan pekerja memperoleh upah layak dan kehidupan sejahtera, salah satunya melalui strategi hilirisasi industri. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional.
Terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. Sementara untuk RUU Ketenagakerjaan, pembahasan disebut telah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) DPR dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Di sektor perpajakan, pemerintah membuka ruang kajian ulang terhadap struktur pajak, termasuk kemungkinan penghapusan pajak tertentu yang menjadi tuntutan buruh, dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk perlindungan industri, pemerintah juga menyiapkan langkah melalui peran Danantara guna menjaga keberlangsungan sektor tekstil, nikel, dan semen agar tidak mengalami penutupan.
Sementara dalam isu ojek online, pemerintah didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi melalui Danantara, sehingga dapat mengatur kebijakan tarif dan menekan potongan menjadi 10 persen.
“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” kata Said Iqbal.
Menutup pernyataannya, Said Iqbal menilai pertemuan antara pemerintah dan perwakilan buruh menjadi sinyal positif bagi perjuangan pekerja ke depan.
“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
