JAKARTA – Tragedi kecelakaan beruntun di lintasan kereta Bekasi Timur kembali menyoroti lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Insiden yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL), KA Argo Bromo Anggrek, serta sebuah taksi pada Senin (27/4) malam itu menelan korban jiwa dan memicu desakan evaluasi menyeluruh.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, H. Rofik Hananto, S.E., menegaskan perlunya pembenahan serius terhadap sistem keselamatan, menyusul kecelakaan yang mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya luka-luka.
“Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Fraksi PKS mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban meninggal, serta mendoakan kesembuhan secepatnya bagi para korban luka,” ungkap Rofik, Rabu (29/4/2026).
Peristiwa nahas itu diketahui bermula sekitar pukul 20.45 WIB, ketika sebuah taksi mengalami mogok di perlintasan liar Bulak Kapal. Kendaraan tersebut kemudian tertabrak KRL rute Jakarta–Cikarang. Tak lama berselang, KA Argo Bromo Anggrek yang melaju dari arah belakang turut menghantam rangkaian di depannya, diduga karena masinis tidak menerima sinyal peringatan darurat.
Menanggapi rangkaian kejadian tersebut, Rofik menilai adanya indikasi kelalaian sistemik yang harus segera ditangani. Ia mendesak PT KAI dan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dan solutif dalam memperbaiki tata kelola keselamatan, baik dari sisi pengguna jalan maupun petugas operasional.
“Perlu ada penegakan aturan yang lebih tegas bagi pengendara yang melintasi perlintasan sebidang. Banyak kecelakaan terjadi karena pengguna jalan menerobos palang atau mengabaikan sinyal peringatan. Penindakan berupa tilang, peningkatan pengawasan, serta edukasi berkelanjutan harus diperkuat agar disiplin berlalu lintas benar-benar terbentuk. Selain itu, jika ditemukan adanya kelalaian dari petugas penjaga maupun stasiun, Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan harus ditegakkan tanpa kompromi, disertai evaluasi berkala dan pelatihan ulang bagi seluruh petugas operasional,” ujar Rofik.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang, khususnya di jalur padat kawasan aglomerasi.
“Pada jalur dengan trafik yang sangat tinggi seperti Jakarta–Cikarang, pembangunan jalur ganda atau double double track (DDT) menjadi kebutuhan mendesak. Dengan adanya jalur tambahan, frekuensi dan pergerakan kereta bisa lebih teratur, mengurangi kepadatan, serta meminimalisir potensi konflik di perlintasan sebidang. Proyek ini harus diprioritaskan,” tegasnya.
Rofik juga mengingatkan bahwa karakteristik kereta api yang melaju dengan kecepatan tinggi memiliki jarak pengereman yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai ratusan hingga ribuan meter. Hal ini membuat kereta tidak dapat dihentikan secara mendadak seperti kendaraan biasa.
Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan, termasuk pembaruan teknologi sinyal darurat berbasis fail-safe, peningkatan kecepatan komunikasi antar masinis, serta pengetatan protokol penghentian di jalur padat.
Menurutnya, tragedi ini harus menjadi momentum perbaikan serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Penulis : lazir
Editor : ameri
