JAKARTA — Pemerintah kian serius mendorong pemerataan pembangunan melalui percepatan pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Fokus diarahkan ke wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) sebagai upaya memperkuat konektivitas sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan langkah ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta inovasi pembiayaan.
“Baru saja kami menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan salah satu program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” ujar AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026).
Ia menjelaskan, pengembangan jaringan kereta api di luar Jawa kini tengah dirumuskan secara komprehensif oleh berbagai kementerian dan lembaga. Menurutnya, peran kereta api harus diperluas, tidak hanya untuk angkutan penumpang, tetapi juga logistik.
“Kereta api kita harapkan bisa berperan lebih besar, bukan hanya untuk penumpang, melainkan juga untuk angkutan barang. Dengan begitu, biaya logistik bisa ditekan dan produktivitas daerah meningkat,” jelasnya.
Selain aspek ekonomi, AHY menekankan transportasi berbasis rel juga lebih ramah lingkungan dibandingkan moda darat berbasis jalan.
“Kontribusi emisi dari kereta api sangat kecil, kurang dari 1 persen, dibandingkan transportasi darat berbasis jalan yang mencapai sekitar 89 persen. Artinya, pengembangan kereta juga sejalan dengan upaya kita mengurangi emisi karbon,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui sektor perkeretaapian selama ini menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi investasi yang belum optimal.
“Terjadi underinvestment jika dibandingkan dengan pembangunan jalan. Ini bukan berarti jalan tidak penting, tetapi kita perlu menyeimbangkan kembali agar pengembangan kereta juga bisa lebih optimal,” katanya.
Saat ini, jaringan rel kereta api nasional masih terpusat di Pulau Jawa. Di luar Jawa, pengembangannya dinilai masih perlu digenjot.
“Sumatra sudah memiliki jaringan, tetapi belum sepenuhnya terhubung. Sulawesi masih terbatas, dan Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta. Ini menjadi perhatian utama kita ke depan,” ujarnya.
Pemerintah pun memperkirakan kebutuhan pengembangan jaringan rel mencapai sekitar 14.000 kilometer. Namun, realisasinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan prioritas.
“Kita perkirakan kebutuhan pengembangan mencapai sekitar 14.000 kilometer. Ini tentu tidak bisa dilakukan sekaligus. Perlu tahapan yang jelas, termasuk menentukan prioritas atau quick wins,” jelas AHY.
Dari sisi pendanaan, pemerintah membuka berbagai skema pembiayaan untuk mendukung percepatan proyek tersebut.
“Pendanaannya tidak hanya dari APBN, tetapi juga melibatkan APBD, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta peluang investasi dari berbagai pihak, termasuk luar negeri,” katanya.
Sebagai langkah awal, salah satu proyek yang tengah dikaji adalah pengembangan jalur di Sumatra bagian utara.
“Kita melihat ada potensi untuk ruas Banda Aceh hingga Besitang sebagai salah satu prioritas awal, tentu masih dalam tahap perhitungan lebih lanjut,” ujarnya.
Untuk memperkuat implementasi, pemerintah juga menyiapkan pembentukan komite lintas kementerian guna menyempurnakan perencanaan nasional.
“Kita berencana membentuk semacam komite lintas kementerian untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, agar pengembangannya lebih terarah dan terintegrasi,” pungkas AHY.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Dr. Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin.
Penulis : lazir
Editor : ameri
