JAKARTA — Di tengah tekanan krisis energi global yang kian terasa, penguatan sistem transportasi umum dinilai menjadi langkah krusial yang tak bisa lagi ditunda.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa transportasi publik merupakan kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi negara.
“Transportasi umum sejatinya adalah kebutuhan dasar warga yang wajib dipenuhi oleh negara. Urgensinya akan semakin nyata dan sangat terasa manfaatnya, terutama saat dunia tengah dihantam krisis energi global,” ujar Djoko, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, krisis energi yang melanda berbagai negara saat ini tidak lepas dari eskalasi konflik geopolitik, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dampaknya, banyak negara menerapkan kebijakan pembatasan energi yang cukup drastis.
Djoko mencontohkan, Pakistan memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan serta memotong tunjangan BBM aparatur negara hingga 50 persen. Sementara Mesir menaikkan harga BBM hingga 30 persen secara bertahap, dan India memperketat distribusi gas serta mengurangi subsidi energi.
“Langkah-langkah pembatasan konsumsi energi umumnya diambil oleh negara-negara yang sistem transportasi publiknya belum memadai, sehingga masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi,” jelasnya.
Di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan penggunaan energi di kantor pemerintahan. Filipina bahkan memberlakukan empat hari kerja serta mengurangi konsumsi energi di lembaga pemerintah hingga 20 persen.
Berbeda dengan negara yang memiliki transportasi publik mapan. Korea Selatan, Jepang, hingga Australia justru mengambil langkah progresif untuk menjaga mobilitas masyarakat tanpa membebani konsumsi energi secara berlebihan.
“Negara dengan sistem transportasi publik yang kuat justru lebih fleksibel menghadapi krisis energi. Bahkan Australia berani menggratiskan angkutan umum untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi,” ungkap Djoko.
Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan delapan kebijakan hemat energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen serta mendorong ASN beralih ke transportasi umum. Namun, implementasinya dinilai belum merata.
Djoko menyebut, saat ini hanya Jakarta yang memiliki sistem transportasi umum relatif siap, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Hal itu terlihat dari kebijakan Pemprov DKI yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.
“Di luar Jakarta, meski sudah ada puluhan daerah yang mengoperasikan transportasi umum modern, layanan tersebut belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk kebutuhan mobilitas harian masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti keterlambatan pemerintah dalam membenahi transportasi publik di daerah. Banyak layanan angkutan umum yang kini semakin terpinggirkan, bahkan hilang tanpa pengganti yang layak.
Program Teman Bus yang diluncurkan sejak 2020 pun kini menghadapi tantangan serius akibat pemangkasan anggaran. Target pengembangan yang menyusut dinilai mencerminkan lemahnya komitmen keberlanjutan program tersebut.
“Kalau anggaran terus dipangkas, sulit berharap ada pemerataan layanan transportasi umum di daerah. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 500 pemerintah daerah yang membutuhkan sistem transportasi yang layak,” tegas Djoko.
Selain itu, ia mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi aturan terkait kendaraan dinas yang dinilai tidak efisien. Menurutnya, pemberian uang transportasi lebih rasional dibanding pengadaan kendaraan dinas baru.
Di sisi lain, kebijakan mendorong masyarakat bersepeda dan berjalan kaki juga dinilai belum siap diterapkan secara luas. Minimnya infrastruktur jalur sepeda dan fasilitas pedestrian menjadi kendala utama.
“Tanpa jalur sepeda yang aman dan terproteksi, kebijakan bersepeda justru berisiko meningkatkan angka kecelakaan. Begitu juga dengan pejalan kaki yang belum didukung fasilitas memadai,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penggunaan sepeda dan berjalan kaki sebagai moda transportasi di Jabodetabek masih sangat rendah, hanya sekitar 1,4 persen. Kondisi ini mencerminkan belum terbentuknya ekosistem mobilitas aktif yang aman dan nyaman.
Djoko menekankan, solusi jangka panjang yang harus segera dilakukan adalah mempercepat elektrifikasi transportasi umum secara menyeluruh, termasuk hingga wilayah perdesaan dan daerah terpencil.
“Transportasi umum bukan sekadar alat berpindah, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan ketahanan energi. Pemerintah harus mempercepat elektrifikasi transportasi publik agar transisi energi benar-benar berdampak luas dan inklusif,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
