JAKARTA — Ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya di sektor transportasi, kian mengkhawatirkan. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan bahwa konsumsi BBM nasional masih didominasi sektor transportasi, bahkan mayoritas digunakan kendaraan pribadi.
“Sebesar 91,2 persen konsumsi BBM nasional berada di sektor transportasi. Dari jumlah itu, sekitar 93 persen penyaluran BBM subsidi justru digunakan oleh kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor,” ujar Djoko,Senin (13/4/2026)
Di tengah kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto berencana menggencarkan program elektrifikasi sebagai upaya mewujudkan swasembada energi. Program itu meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan impor BBM dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Namun, Djoko menilai krisis energi yang dihadapi Indonesia saat ini tidak cukup diatasi dengan kebijakan jangka pendek semata. “Kita butuh langkah strategis yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif. Ketergantungan terhadap energi fosil saat ini sudah menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal negara, bukan sekadar isu lingkungan,” tegasnya.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, konsumsi BBM dalam satu dekade terakhir terus meningkat. Setelah sempat turun pada masa pandemi 2020 menjadi 65,29 juta kiloliter, konsumsi kembali melonjak hingga mencapai 82,31 juta kiloliter pada 2024.
Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar, dengan porsi meningkat dari 79,5 persen pada 2014 menjadi 91,2 persen pada 2024. Dari total tersebut, transportasi darat mendominasi hingga 90 persen, disusul transportasi perairan 6 persen dan udara 4 persen.
“Fakta lain yang perlu jadi perhatian, penggunaan BBM subsidi di transportasi darat sebagian besar dinikmati kendaraan pribadi. Sementara porsi untuk angkutan umum sangat kecil dan cenderung terus menurun,” kata Djoko.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Djoko mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah krusial. Salah satunya adalah percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik.
“Langkah paling efektif untuk menekan konsumsi BBM adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ini harus dibarengi dengan elektrifikasi armada secara masif, seperti penggunaan bus listrik di kota-kota besar,” ujarnya.
Selain itu, integrasi antarmoda transportasi juga dinilai penting agar masyarakat lebih mudah beralih ke angkutan umum. “Konektivitas antara KRL, MRT, LRT, dan moda pengumpan harus seamless, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi,” jelasnya.
Djoko juga menyoroti pentingnya reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. “Subsidi BBM selama ini banyak dinikmati kelompok mampu. Harus ada digitalisasi dan sistem verifikasi agar subsidi benar-benar hanya untuk angkutan umum dan logistik,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian anggaran subsidi sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat insentif kendaraan listrik, khususnya motor listrik. “Subsidi konversi perlu ditingkatkan, tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi wilayah. Tidak semua daerah cocok, terutama kota besar yang sudah padat kendaraan,” ujarnya.
Di tengah urgensi tersebut, Djoko menyoroti tren penurunan anggaran transportasi umum yang justru terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
“Padahal program subsidi layanan transportasi darat sudah berjalan di 15 kota sejak 2020. Ini program penting yang harus diperluas, bukan justru dipangkas,” katanya.
Ia mengungkapkan, anggaran yang sempat mencapai Rp582,98 miliar pada 2023 kini turun drastis menjadi hanya Rp82,6 miliar pada 2026. “Dengan tren seperti ini, target pengembangan transportasi umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029 akan sulit tercapai,” ujarnya.
Djoko juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri dalam negeri, khususnya pengembangan bus listrik oleh PT INKA yang telah digunakan sejak ajang G20 Bali 2022.
“Produk dalam negeri sudah terbukti mampu dan saat ini sudah beroperasi di beberapa kota. Pemerintah harus memberikan dukungan agar pengembangannya berlanjut dan mampu memenuhi kebutuhan transportasi hijau nasional,” ucapnya.
Menurutnya, integrasi kebijakan yang menyeluruh menjadi kunci untuk keluar dari krisis energi. “Mulai dari reformasi subsidi, penguatan transportasi umum, elektrifikasi, hingga optimalisasi logistik berbasis rel harus dijalankan secara simultan,” kata Djoko.
“Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi investasi jangka panjang untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
