JAKARTA – Persoalan konektivitas masih membayangi masyarakat Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saat musim hujan, jalan tanah berubah menjadi lumpur dan membuat perjalanan antarkecamatan yang biasanya ditempuh beberapa jam bisa menjadi berhari-hari.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di lima kecamatan Krayan.
“Persoalannya bukan hanya jalan. Keterisolasian ini berdampak pada harga sembako, BBM, kesehatan, pendidikan hingga perekonomian warga,” kata Djoko, Rabu (16/9/2026).
Sebagian besar Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Tengah dan Krayan Timur masih berupa tanah. Ruas Long Bawan–Long Layu juga beberapa kali terganggu longsor saat hujan deras.
Kondisi tersebut membuat distribusi barang sangat mahal. Harga BBM disebut bisa mencapai Rp30 ribu per liter, semen Rp490 ribu per zak dan gula Rp29 ribu per kilogram.
“Yang paling parah, hasil pertanian warga tidak bisa terangkut. Akibatnya perekonomian bisa lumpuh,” ujarnya.
Krayan sebenarnya memiliki lima bandara perintis, yakni Yuvai Semaring, Long Layu, Binuang, Banten/Long Midang dan Long Umung. Namun, masyarakat tetap membutuhkan penerbangan perintis dengan tarif terjangkau karena jalur darat belum dapat diandalkan.
Ironisnya, akses ke Bakelalan, Sarawak, Malaysia, hanya sekitar 7 kilometer dan sudah beraspal. Sementara perjalanan menuju Malinau hampir 200 kilometer dengan kondisi jalan yang jauh lebih sulit.
“Warga akhirnya lebih mudah membeli kebutuhan dari Malaysia karena aksesnya lebih dekat dan murah,” kata Djoko.
Keterisolasian juga berdampak pada layanan kesehatan, pendidikan, distribusi obat dan BBM. Ketika penerbangan terganggu cuaca, pasokan barang dan mobilitas warga ikut tersendat.
Di kawasan Krayan terdapat PLBN Terpadu Long Midang yang berbatasan dengan Bakelalan. Namun, pembangunan dan pengembangan kawasan tersebut juga menghadapi kendala logistik akibat akses jalan dari Malinau yang belum memadai.
Data Kementerian PUPR 2024 mencatat Jalan Paralel Perbatasan di Kalimantan Utara mencapai 614,55 kilometer. Djoko menilai penuntasan konektivitas Malinau–Krayan menjadi bagian penting untuk mengurangi keterisolasian kawasan perbatasan.
“Jalan Paralel Perbatasan harus dituntaskan dan ditingkatkan kualitasnya dari jalan tanah menjadi jalan yang layak dilalui sepanjang tahun,” ujarnya.
Dia mendorong Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) turut difokuskan untuk menuntaskan jaringan jalan di Krayan.
Pada HUT ke-81 RI, 17 Agustus 2026, masyarakat adat Dayak Lundayeh mengibarkan bendera Dayak Borneo di bawah Merah Putih sebagai simbol kesetiaan kepada NKRI sekaligus aspirasi atas kondisi pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kedaulatan di beranda negara tidak cukup dijaga dengan retorika. Kehadiran negara juga harus diwujudkan melalui aspal dan beton,” kata Djoko.
Penulis : lazir
Editor : ameri
