Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:25 WIB
Said Iqbal mengatakan, sistem kemitraan yang selama ini digunakan untuk pekerja MitraPos perlu dievaluasi, terutama apabila dalam praktiknya terdapat unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, perintah, dan upah.
Nasional | Rabu, 14 Oktober 2026 - 07:31 WIB
“Buruh akan berjuang melalui aksi-aksi bergelombang pada 15 sampai 30 Oktober. Perjuangan ini dilakukan di daerah masing-masing karena penetapan upah minimum juga berlangsung di tingkat daerah,” kata Said Iqbal, Rabu (14/10/2026).
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB
“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB
Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.
Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:51 WIB
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk mendapatkan kepastian mengenai upah dan perlindungan hak pekerja.
Nasional | Kamis, 24 September 2026 - 08:18 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan percepatan pembahasan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan DPR RI serta tujuh kementerian dan lembaga terkait.
Nasional | Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB
Said mengatakan draf sandingan tersebut berfokus pada 10 isu strategis, yakni pengupahan, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, pelindungan pekerja perempuan, tenaga kerja asing, sanksi pidana, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kompensasi pekerja kontrak.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB
“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)
Nasional | Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:24 WIB
“KSPI dan Partai Buruh meminta dengan tegas agar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya sudah diterbitkan pada bulan Agustus ini. Aturan tersebut harus memperjelas bahwa outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang,” kata Said Iqbal, Kamis (6/8/2026)
Nasional | Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB
“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” tegas Said Iqbal, Minggu (28/6/2026)