
Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:25 WIB
Said Iqbal mengatakan, sistem kemitraan yang selama ini digunakan untuk pekerja MitraPos perlu dievaluasi, terutama apabila dalam praktiknya terdapat unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, perintah, dan upah.

Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB
“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).

Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:37 WIB
Menurut Yoga, dunia kerja Indonesia selama ini menghadapi persoalan karena perubahan kebijakan yang kerap mengikuti pergantian pemerintahan maupun pejabat yang mengurusi sektor ketenagakerjaan.

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB
“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)

Nasional | Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:24 WIB
“KSPI dan Partai Buruh meminta dengan tegas agar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya sudah diterbitkan pada bulan Agustus ini. Aturan tersebut harus memperjelas bahwa outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang,” kata Said Iqbal, Kamis (6/8/2026)

Nasional | Selasa, 28 Juli 2026 - 16:00 WIB
“Pesan Presiden Prabowo sangat jelas. Kalau dunia usaha masih bisa dibantu, maka harus dibantu. Pemerintah membutuhkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Kalau ada persoalan kebijakan, bahan baku, pembiayaan, pasar, atau regulasi, pemerintah siap melakukan intervensi,” kata Said Iqbal, Selasa (27/7/2026).

Nasional | Kamis, 23 Juli 2026 - 06:05 WIB
“Saya baru saja menerima laporan dari Pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah bahwa terdapat potensi PHK di dua perusahaan garmen dan tekstil, yakni PT Victoria Apparel di Kota Semarang yang diperkirakan berdampak kepada sekitar 800 pekerja, serta PT Samwon di Jepara yang berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja. Informasi ini masih bersifat awal dan akan kami dalami lebih lanjut di lapangan,” ujar Said Iqbal, Rabu (22/7/2026).

Nasional | Minggu, 28 Juni 2026 - 16:24 WIB
“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” tegas Said Iqbal, Minggu (28/6/2026)

Nasional | Rabu, 24 Juni 2026 - 08:12 WIB
Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana rapat koordinasi antara DPR dan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK yang telah dibentuk pemerintah. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6/2026) dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Nasional | Selasa, 23 Juni 2026 - 17:07 WIB
“Kami ingin memastikan agenda besar perjuangan KSPI adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kami meyakini pemerintahan yang bersih akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan kaum pekerja karena anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Said Iqbal.