JAKARTA – “Apa syarat utama agar rakyat dan pekerja bisa sejahtera?” Pertanyaan itu dilontarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KSPI 2026 di Hotel Acacia, Jakarta Pusat Jakarta, Senin (23/6/2026).
Menurut Said, jawabannya adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Karena itu, Rakernas KSPI tahun ini menegaskan komitmen organisasi buruh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state).
“Kami ingin memastikan agenda besar perjuangan KSPI adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kami meyakini pemerintahan yang bersih akan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan kaum pekerja karena anggaran negara digunakan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Said Iqbal.
Ia mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Islandia yang dinilai berhasil menciptakan kesejahteraan karena mampu menekan korupsi dan mengelola keuangan negara secara efektif.
“Benchmark-nya adalah negara-negara Skandinavia. Ketika korupsi ditekan dan tata kelola pemerintahan berjalan baik, maka kesejahteraan rakyat meningkat karena anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Said, Presiden Prabowo sejak awal telah menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih. Karena itu, KSPI melalui Rakernas mengingatkan kembali agar komitmen tersebut terus dijaga dan diwujudkan dalam berbagai kebijakan.
“Kami percaya bersama Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan pekerja bisa terus meningkat. Beberapa indikatornya sudah terlihat, salah satunya kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 persen setelah bertahun-tahun pekerja tidak menikmati kenaikan yang signifikan,” katanya.
Ia menjelaskan, kenaikan upah minimum akan berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi rumah tangga ikut terdorong dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau daya beli naik, konsumsi meningkat. Ketika konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak lebih baik,” ujar Said.
Said juga mengapresiasi keputusan pemerintah terkait formula kenaikan upah minimum tahun 2026 yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
“Dari berbagai opsi yang kami usulkan, Presiden mengambil nilai indeks tertinggi yaitu 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum bisa mencapai sekitar 7 hingga 9,5 persen. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pekerja dalam menjaga daya beli,” tuturnya.
Selain soal upah, KSPI juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah telah membantu menjaga kesejahteraan pekerja, termasuk keputusan untuk tidak menaikkan harga Pertalite yang banyak digunakan pekerja pengguna sepeda motor.
“Keputusan tidak menaikkan harga Pertalite sangat penting karena mengurangi beban biaya hidup pekerja. Kami berharap kebijakan ini tetap dipertahankan,” katanya.
Di sektor perumahan, Said menyoroti program pembangunan rumah bagi pekerja, termasuk proyek perumahan di kawasan Bekasi yang berada dekat dengan pusat industri terbesar di Asia Tenggara.
“Kebijakan seperti pembangunan perumahan pekerja sangat penting karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pekerja secara langsung,” ujarnya.
Meski demikian, Said mengingatkan bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kelangkaan gas industri yang berpotensi mengganggu operasional pabrik keramik dan granit.
“Kami mendapat laporan bahwa jika persoalan kelangkaan gas industri tidak segera diatasi, puluhan ribu pekerja di sektor keramik dan granit berpotensi terkena PHK. Ini ancaman yang harus segera ditangani,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa persoalan tersebut langsung mendapat perhatian pemerintah. Bahkan, menurutnya, anggota DPR RI Subardi yang akrab disapa Bang Dasku langsung berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina untuk mencari solusi.
“Tadi kami menyaksikan langsung komunikasi dengan Menteri ESDM dan jajaran terkait agar pasokan gas industri kembali normal dan harganya tetap terjangkau. Jika tidak segera ditangani, ancaman PHK sangat nyata,” ujarnya.
Selain itu, KSPI juga menyoroti persoalan pemadaman listrik yang dapat mengganggu aktivitas industri dan mengancam keberlangsungan lapangan kerja.
“Pemadaman listrik yang terjadi harus segera diatasi karena bisa berdampak pada produksi dan pada akhirnya mengancam pekerjaan para pekerja,” kata Said.
Di sektor otomotif, Said mengungkapkan adanya potensi PHK di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur. Sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, ia mengaku telah turun langsung melakukan langkah mitigasi.
“Saya sudah datang ke lokasi dan akan kembali melakukan upaya mitigasi. Kami juga akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian, pengusaha, dan serikat pekerja agar relokasi produksi ke negara lain dapat dicegah,” katanya.
Said menambahkan, KSPI juga menggunakan jalur komunikasi internasional dengan serikat pekerja Jepang untuk meyakinkan prinsipal perusahaan agar tidak memindahkan investasi ke Vietnam.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar investasi tetap bertahan di Indonesia sehingga lapangan kerja pekerja tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan mitigasi di sejumlah perusahaan, termasuk industri alas kaki yang sempat berencana melakukan PHK terhadap ribuan pekerja akibat penurunan pesanan.
“Kami berdiskusi dengan pengusaha dan pemerintah untuk mencari jalan tengah. Akhirnya PHK bisa dihindari melalui pengaturan jam kerja tanpa mengurangi upah pokok pekerja,” jelasnya.
Menurut Said, upaya-upaya mitigasi seperti itu akan terus diperkuat melalui Satgas Mitigasi PHK dan Perlindungan Lapangan Kerja yang segera mulai bekerja.
“Hari Jumat nanti akan digelar rapat perdana Satgas Mitigasi PHK dan Perlindungan Lapangan Kerja. Di situ berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan PHK akan dibahas dan dicari solusinya sejak dini,” kata Said.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan dunia usaha akan semakin kuat dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan, kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman PHK yang muncul,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
