Topik Buruh

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

KSPI Apresiasi UU PPRT, Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Lebih Transparan

Nasional | Rabu, 22 April 2026 - 18:30 WIB

Rabu, 22 April 2026 - 18:30 WIB

“Ini adalah kemenangan bersama. Perjuangan selama 22 tahun akhirnya membuahkan hasil. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh dan organisasi yang selama ini berada di garis depan, seperti Rita Anggraeni, Eva Sundari, Jumiyem, serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang tidak pernah lelah memperjuangkan hak PRT, termasuk di dalamnya KSPI dan Partai Buruh,” ujar Said Iqbal, Rabu (22/4/2026).

Said Iqbal saat memberikan keterangan pers. (Dok. Pribadi)

Nasional

May Day 2026 Dipastikan Damai, Buruh Bawa Enam Tuntutan Kritis ke DPR

Nasional | Senin, 6 April 2026 - 16:18 WIB

Senin, 6 April 2026 - 16:18 WIB

“Aksi ini adalah aksi konstitusional, damai, dan tertib. Kami pastikan seluruh peserta menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan anarkis,” tegas Said Iqbal, Senin (6/4/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmikan soal WFH (foto.lazir)

Nasional

WFH Wajib 1 Hari! Menaker Dorong Perusahaan Hemat Energi

Nasional | Rabu, 1 April 2026 - 13:32 WIB

Rabu, 1 April 2026 - 13:32 WIB

“Kita terus bisa membangun kolaborasi dan sinergi ke depan. Program ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga membangun budaya kerja yang produktif dan berkelanjutan,” kata Yassierli.

Said Iqbal saat memberikan keterangan pers. (Dok. Pribadi)

Nasional

25 Ribu Buruh Belum Terima THR, KSPI Desak Pemerintah Tindak Perusahaan Nakal

Nasional | Jumat, 13 Maret 2026 - 17:22 WIB

Jumat, 13 Maret 2026 - 17:22 WIB

“Dari laporan yang diterima Posko Orange Partai Buruh dan KSPI, lebih dari 25.000 buruh tidak menerima THR. Ini laporan dari bawah, langsung dari buruh di pabrik-pabrik,” kata Said Iqbal, Jumat (13/3/2026)

Said Iqbal  (dok.pribadi)

Nasional

Buruh Kepung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Gugat SK Upah 2026—Said Iqbal: Kebijakan Harus Adil!

Nasional | Rabu, 18 Februari 2026 - 07:48 WIB

Rabu, 18 Februari 2026 - 07:48 WIB

“Aksi ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk memastikan penetapan upah sektoral mengikuti mekanisme yang sah dan transparan,” ujar Said Iqbal di hadapan massa aksi.

Said Iqbal  (dok.rentak.id)

Nasional

Ribuan Buruh Kepung Istana 28 Januari, Tolak UMP DKI dan Ancaman PHK Massal

Nasional | Senin, 26 Januari 2026 - 19:12 WIB

Senin, 26 Januari 2026 - 19:12 WIB

“Ini blunder sejak awal. Jakarta biaya hidupnya jauh lebih tinggi, tapi UMP-nya justru lebih kecil. Buruh terpaksa nombok untuk hidup,” kata Said Iqbal, Senin (26/1/2026)

Said Iqbal (dok. rentak.id)

Nasional

Buruh Siapkan Gugatan UMP DKI dan UMSK Jabar, Ribuan Massa Akan Deklarasikan Manifesto Perjuangan 19 Januari

Nasional | Minggu, 18 Januari 2026 - 15:10 WIB

Minggu, 18 Januari 2026 - 15:10 WIB

“Terhadap perkembangan UMP DKI 2026, surat keberatan dari buruh dan serikat buruh se-DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Bapak Pramono Anung tidak dijawab. Dengan demikian, maka akan ditindaklanjuti ke gugatan PTUN oleh KSPI mewakili kawan-kawan buruh yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Said Iqbal di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Ratusan buruh PT. PAKERIN Mojokerto, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (dok.ist)

Nasional

Ratusan Buruh PAKERIN Kepung Kemenkumham dan LPS, Desak Negara Selamatkan Ribuan Pekerja dari PHK Massal

Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 20:16 WIB

Rabu, 14 Januari 2026 - 20:16 WIB

“PT PAKERIN bukan perusahaan bangkrut. Perusahaan ini punya dana, punya pasar, dan punya tenaga kerja. Yang membuat perusahaan lumpuh adalah kebijakan negara sendiri yang saling mengunci,” kata Jazuli dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Said Iqbal saat paparkan demo di depan kantor Kemenaker. (dok. rentak.id)

Nasional

Ribuan Buruh Turun ke Jalan 15 Januari, Lawan Upah Murah hingga Rezim Pilkada DPRD

Nasional | Rabu, 14 Januari 2026 - 09:48 WIB

Rabu, 14 Januari 2026 - 09:48 WIB

“KSPI juga menilai pertemuan antara Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mengecewakan. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada pernyataan tegas bahwa UMSK tidak boleh diubah oleh gubernur, sehingga menimbulkan kesan Kementerian Ketenagakerjaan justru tunduk pada kepala daerah,” kata Said Iqbal, Rabu (14/1/2026).

Said Iqbal saat paparkan demo di depan kantor Kemenaker. (dok. rentak.id)

Nasional

Ribuan Buruh DKI–Jabar Siap Gelar Aksi Besar 8 Januari 2026, Tolak Upah Murah dan Kebijakan UMSK

Nasional | Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB

Jumat, 2 Januari 2026 - 14:41 WIB

“Kebijakan ini merusak daya beli buruh dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Bahkan bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025,” ujar Said Iqbal, Jumat (2/1/2026).