Nasional | Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:25 WIB
Said Iqbal mengatakan, sistem kemitraan yang selama ini digunakan untuk pekerja MitraPos perlu dievaluasi, terutama apabila dalam praktiknya terdapat unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, perintah, dan upah.
Nasional | Rabu, 14 Oktober 2026 - 07:31 WIB
“Buruh akan berjuang melalui aksi-aksi bergelombang pada 15 sampai 30 Oktober. Perjuangan ini dilakukan di daerah masing-masing karena penetapan upah minimum juga berlangsung di tingkat daerah,” kata Said Iqbal, Rabu (14/10/2026).
Nasional | Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:41 WIB
“KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).
Nasional | Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:51 WIB
Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno mengatakan, aksi tersebut merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk mendapatkan kepastian mengenai upah dan perlindungan hak pekerja.
Politik | Jumat, 18 September 2026 - 14:39 WIB
“Intensi dari Putusan MK sesungguhnya mendorong pembentuk undang-undang agar tidak memberlakukan Parliamentary Threshold. Kalaupun tetap diberlakukan, besaran angkanya harus diperkecil,” kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (18/9/2026).
Nasional | Kamis, 17 September 2026 - 10:09 WIB
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan usulan tersebut disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berbeda di setiap daerah.
Nasional | Kamis, 10 September 2026 - 07:12 WIB
Said mengatakan draf sandingan tersebut berfokus pada 10 isu strategis, yakni pengupahan, PHK, pesangon, outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, pelindungan pekerja perempuan, tenaga kerja asing, sanksi pidana, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan kompensasi pekerja kontrak.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:03 WIB
“Sikap KSP-PB dan KSPI tegas: RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tetap harus disahkan pada Oktober 2026 dan harus diupayakan sekeras-kerasnya. Tetapi jangan karena mengejar waktu dua bulan, isi undang-undangnya justru buruk dan merugikan buruh. Kalau itu terjadi, kami pasti menolak sebagaimana kami menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Said Iqbal, Sabtu (29/8/2026)
Nasional | Kamis, 6 Agustus 2026 - 14:24 WIB
“KSPI dan Partai Buruh meminta dengan tegas agar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya sudah diterbitkan pada bulan Agustus ini. Aturan tersebut harus memperjelas bahwa outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang,” kata Said Iqbal, Kamis (6/8/2026)
Nasional | Selasa, 28 Juli 2026 - 16:00 WIB
“Pesan Presiden Prabowo sangat jelas. Kalau dunia usaha masih bisa dibantu, maka harus dibantu. Pemerintah membutuhkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Kalau ada persoalan kebijakan, bahan baku, pembiayaan, pasar, atau regulasi, pemerintah siap melakukan intervensi,” kata Said Iqbal, Selasa (27/7/2026).