JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Fahmi Namakule, menegaskan bahwa kehadiran Komisi Reformasi Polri harus mampu melihat persoalan di tubuh Polri secara utuh, substansial, dan komprehensif.
Tujuannya, kata Fahmi, agar reformasi yang dilakukan benar-benar memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional dan mampu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“PERMAHI pada prinsipnya tetap mendukung spirit awal pemisahan Polri dari ABRI. Seperti yang kita ketahui, semangat reformasi Polri pertama kali digulirkan pada tahun 1999 guna mewujudkan Polri yang profesional, mandiri, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Fahmi menegaskan, keberadaan Polri sebagai institusi sipil memiliki peran vital bagi negara. Polri, menurutnya, bukan hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, menanggulangi kejahatan, dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Tanpa polisi, negara tentu akan kesulitan memelihara stabilitas sosial dan menghadapi berbagai situasi darurat yang mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fahmi menilai langkah pembentukan Komisi Reformasi Polri harus difokuskan pada upaya perbaikan yang substansial. Ia menyebut setidaknya ada dua poin penting yang perlu menjadi perhatian utama.
“Pertama, penguatan kelembagaan Polri sebagai institusi sipil yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun, termasuk efisiensi organisasi serta penguatan lembaga pengawasan internal. Kedua, peningkatan pendidikan dan pembinaan untuk mewujudkan Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang responsif kepada masyarakat,” jelasnya.
Fahmi juga mengingatkan agar reformasi Polri tidak diarahkan pada langkah yang justru melemahkan posisi institusi kepolisian atau melakukan perombakan total yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kinerja Polri.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati, mengawal, serta memberikan masukan yang produktif dan konstruktif kepada Komisi Reformasi Polri. Langkah ini penting untuk mewujudkan Polri yang lebih humanis dan berintegritas dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
