Topik berita hukum

Ketua Umum DPN Permahi Fahmi Namakule (dok. rentak.id)

Hukum

PERMAHI Dukung Komisi Reformasi Polri: Momentum Perkuat Polri sebagai Institusi Sipil yang Profesional dan Humanis

Hukum | Kamis, 13 November 2025 - 06:38 WIB

Kamis, 13 November 2025 - 06:38 WIB

“PERMAHI pada prinsipnya tetap mendukung spirit awal pemisahan Polri dari ABRI. Seperti yang kita ketahui, semangat reformasi Polri pertama kali digulirkan pada tahun 1999 guna mewujudkan Polri yang profesional, mandiri, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Fahmi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Ketua Umum DPN Permahi Fahmi Namakule (dok. rentak.id)

Hukum

Roy Suryo Cs Jadi Tersangka, Permahi: Hormati dan Ikuti Proses Hukum

Hukum | Selasa, 11 November 2025 - 05:17 WIB

Selasa, 11 November 2025 - 05:17 WIB

“Permahi pada prinsipnya mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Kami percaya aparat penegak hukum telah bekerja secara profesional, terbuka, dan objektif berdasarkan prinsip supremasi hukum dan keadilan,” ujar Fahmi kepada wartawan, Selasa  (11/11/2025).

Ruang PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Utara (dok. rentak.id)

Hukum

Permohonan Inkracht di PN Jakarta Utara, Kuasa Hukum Sebut PK Lawan Sudah Daluwarsa

Hukum | Selasa, 23 September 2025 - 19:32 WIB

Selasa, 23 September 2025 - 19:32 WIB

JAKARTA – Sengketa hukum yang melibatkan dua warga Jakarta Pusat, Arwan Koty dan Finny Fong, kembali memasuki babak baru. Keduanya, didampingi kuasa hukum, mendatangi…

Kuasa hukum dari Firma Hukum RKHK & Partners selepas pasang spanduk pengawasan. (dok. pribadi)

Hukum

Pemasangan Spanduk Pengawasan di Victoria Green Residence Oleh Kuasa Hukum

Hukum | Selasa, 16 September 2025 - 16:48 WIB

Selasa, 16 September 2025 - 16:48 WIB

“Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah hukum untuk memastikan hak-hak klien kami terlindungi. Properti tersebut kini dalam pengawasan resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Jerry Nababan di lokasi, Selasa (16/9/2025).

KPPU saat menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp5 miliar kepada perusahaan agribisnis internasional Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty. Ltd. (LDC). (dok. rentak.id)

Ekonomi

KPPU Denda Louis Dreyfus Rp5 Miliar karena Terlambat Lapor Akuisisi Saham Emerald Australia

Ekonomi | Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:35 WIB

Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:35 WIB

“Keterlambatan notifikasi ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, perusahaan wajib melapor dalam jangka waktu 30 hari sejak transaksi efektif secara hukum,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, di Jakarta, diterima Selasa, (12/8/2025).