JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membantah pernah memberikan saran atau pertimbangan apa pun terkait pengadaan laptop pendidikan (Chromebook) yang berlangsung pada periode 2019–2022. Bantahan ini disampaikan menyusul pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yang menyebut adanya konsultasi dengan KPPU dalam proyek tersebut.
“Kami tegaskan bahwa KPPU tidak pernah diminta konsultasi khusus maupun memberikan pertimbangan atas kebijakan pengadaan laptop pendidikan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, dalam keterangan resminya, Kamis (19/6/2025).
Deswin menjelaskan bahwa satu-satunya pertemuan antara KPPU dan Kemendikbud kala itu hanyalah forum diskusi terbuka yang digelar pada 17 Juni 2020. Namun, fokus forum tersebut bukan pada pengadaan perangkat keras seperti laptop, melainkan pembahasan rencana pengembangan empat platform teknologi pendidikan melalui kemitraan dengan sektor swasta.
“Forum itu membahas soal platform manajemen sumber daya sekolah, Guru Penggerak, pengembangan kurikulum, serta karir siswa dan lulusan. Sama sekali tidak menyentuh isu pengadaan laptop,” tegasnya.
Deswin menambahkan, rencana pengembangan platform teknologi tersebut bahkan tidak melibatkan proses pengadaan barang dan jasa. Alasannya, teknologi dan aplikasi yang akan digunakan sudah dimiliki dan dikembangkan oleh mitra swasta, sehingga tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.
Meski begitu, KPPU tetap menyampaikan sejumlah masukan penting agar prinsip persaingan usaha tetap dijaga dalam proses kemitraan tersebut. Salah satu kekhawatiran KPPU adalah potensi terbentuknya dominasi pasar jika hanya satu mitra swasta yang ditunjuk.
“Kami menyarankan agar seleksi mitra dilakukan secara terbuka dan kompetitif, untuk mendorong efisiensi serta mencegah diskriminasi,” ujar Deswin.
Tak hanya itu, KPPU juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan kerangka kebijakan yang jelas. Ini mencakup rencana induk, skema kerja sama, serta pengaturan hak dan kewajiban mitra usaha, termasuk pengawasan terhadap kualitas layanan, harga, jangka waktu hak eksklusif, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran.
Melalui klarifikasi ini, KPPU berharap publik mendapatkan informasi secara utuh dan proporsional. “Kami tetap mendukung prinsip transparansi dan tata kelola yang baik dalam setiap pengembangan layanan pendidikan berbasis teknologi,” tutup Deswin.
Seperti diketahui, proyek pengadaan laptop pendidikan pada masa pandemi tengah disorot publik setelah Kejaksaan Agung membuka penyidikan atas dugaan korupsi dalam proses pengadaan perangkat tersebut.
Penulis : lazir
Editor : ameri
