Topik Korupsi

Mantan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus), yaitu Febrie Adriansyah (foto. tangkapanlayar)

Hukum

Siang Ini Febrie Adriansyah Jalani Sidang Perdana, 38 Aset Tanah Senilai Rp846 Miliar Disita

Hukum | Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:09 WIB

Febrie tidak menjalani persidangan seorang diri. Dua terdakwa lainnya, yakni Don Ritto alias Idon yang berprofesi sebagai pengacara serta pihak swasta bernama Nurman Herin, juga dijadwalkan mendengarkan pembacaan surat dakwaan dalam perkara tersebut.

Yustinus Jasrin Merin Jemadu (foto. lazir)

Hukum

Gen-Z Terjun ke Dunia Hukum, Yustinus Jasrin Ingin Bela Masyarakat Kecil

Hukum | Jumat, 18 September 2026 - 17:21 WIB

Jumat, 18 September 2026 - 17:21 WIB

Di tengah proses mempersiapkan diri menjadi advokat, Yustinus juga aktif di Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DKI Jakarta. Baginya, organisasi tersebut menjadi ruang untuk mengasah kemampuan sekaligus belajar memahami persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Ilustrasi KPK OTT BPN Bogor (ilustrasi dibikin ai -rentak.id)

Kriminal

KPK OTT di BPN Bogor, 17 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Miliar Disita

Kriminal | Selasa, 15 September 2026 - 08:39 WIB

Selasa, 15 September 2026 - 08:39 WIB

Operasi senyap yang berlangsung Senin (14/9/2026) itu mengamankan 17 orang. Mereka berasal dari berbagai pihak, termasuk pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga politikus.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dok. rentak.id)

Politik

AHY Dukung Prabowo Tutup Kebocoran Negara, Kekayaan yang Diselamatkan Harus Kembali ke Rakyat

Politik | Senin, 7 September 2026 - 06:46 WIB

Senin, 7 September 2026 - 06:46 WIB

Menurut AHY, penyelamatan kekayaan negara bukan sekadar persoalan memperbaiki administrasi atau meningkatkan penerimaan negara.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman (foto tangkapan layar)

Parlemen

RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III Targetkan Disahkan Sebelum Desember 2026

Parlemen | Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB

Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB

“Komisi III akan terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang I Tahun 2026-2027 ini. Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Ilustrasi latah (dibikin oleh air -rentak.id)

Opini

Suka Latah Sih

Opini | Senin, 17 Agustus 2026 - 13:40 WIB

Senin, 17 Agustus 2026 - 13:40 WIB

Aneka komentar yang spontan dan tidak terkontrol memenuhi jagat Maya. Ada yang bereaksi spontan dan tidak terkontrol tanpa terkendali.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Hukum

Lonceng Retaliasi Febrie Adriansyah “Against Everybody” Sudah Berdenting

Hukum | Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:31 WIB

Kamis, 6 Agustus 2026 - 12:31 WIB

JAKARTA – Eks Jampidsus Febrie Adriansyah resmi menggugat Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri terkait perkara yang dituduhkan. Retaliasi ditunjukkan melalui permohonan praperadilan di Pengadilan…

Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi. (X)

Opini

Alihkan Penanganan Kasus Eks Jampidsus ke KPK

Opini | Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:58 WIB

Rabu, 5 Agustus 2026 - 15:58 WIB

Oleh: Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institut   Pernyataan Kejaksaan Agung bahwa terdapat “bagian yang tidak bisa diungkap ke publik” dalam penanganan perkara mantan…

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Hukum

Balada Febrie Adriansyah: Jadi Tersangka Sebelum Diperiksa, Terdakwa Sebelum Diadili

Hukum | Selasa, 28 Juli 2026 - 10:10 WIB

Selasa, 28 Juli 2026 - 10:10 WIB

JAKARTA – Febrie Adriansyah masih tak memahami peristiwa apa yang dialaminya. Semua terjadi begitu cepat. Tak sampai sehari muncul ke publik, Febrie diumumkan mundur…

Piter Abadullah (dok. rentak.id)

Ekonomi

Piter Abdullah: Kebocoran Fiskal Terbesar Berasal dari Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ekonomi | Jumat, 17 Juli 2026 - 08:03 WIB

Jumat, 17 Juli 2026 - 08:03 WIB

Direktur Program Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan pemerintah perlu menerapkan strategi yang lebih menyeluruh untuk menutup kebocoran fiskal. Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak saja tidak cukup apabila tata kelola aset negara dan belanja pemerintah masih menyisakan banyak celah.