JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai upaya Presiden Prabowo Subianto menutup kebocoran kekayaan negara harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih.
Menurut AHY, penyelamatan kekayaan negara bukan sekadar persoalan memperbaiki administrasi atau meningkatkan penerimaan negara. Lebih dari itu, langkah tersebut harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
AHY menegaskan Partai Demokrat mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam mempersempit celah kebocoran kekayaan negara. Ia menyebut pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
“Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara,” tegas AHY, Sabtu (5/9/2026)
Ia juga mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh tebang pilih. Nama besar, jabatan, kekayaan maupun kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan seseorang mendapatkan perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Prinsip tersebut, kata AHY, juga harus berlaku di internal Partai Demokrat. Setiap kader harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
Yang tak kalah penting, AHY menekankan hasil dari upaya penyelamatan aset dan kekayaan negara harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
AHY juga meminta akuntabilitas penggunaan anggaran terus diperkuat, terutama dalam pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Pengawasan yang ketat diperlukan agar upaya menutup kebocoran negara tidak berhenti pada penindakan, tetapi juga mencegah munculnya kebocoran baru.
Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang bersih pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga dinilai penting untuk menciptakan kepastian bagi dunia usaha serta memperkuat fondasi perekonomian dan demokrasi.
Dengan demikian, penyelamatan kekayaan negara tidak berhenti pada angka yang berhasil diamankan. Hasilnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Penulis : lazir
Editor : ameri
