RENTAK.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengapresiasi sinergi Polda Papua Barat Daya, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan. Ia menegaskan, penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua perlu mengedepankan pendekatan kemanusiaan, komunikasi, dan upaya persuasif, bukan semata-mata penindakan tegas.
Pesan tersebut disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10/2026). Kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus langkah pemulihan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung kepada awak media.
Menurut Dudung, pendekatan yang mengedepankan hati nurani dan komunikasi diharapkan dapat membuka ruang bagi kelompok yang masih berada di hutan untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Ia juga mengatakan kunjungannya ke Tanah Papua bertujuan memastikan program prioritas, program unggulan, dan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai harapan pemerintah.
Dudung menilai keamanan dan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan. Situasi yang kondusif diperlukan agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah yang menghadapi gangguan keamanan.
“Kesejahteraan identik dengan keamanan. Kalau aman, maka kesejahteraan pasti akan meningkat,” tegasnya.
Kapolda tekankan kolaborasi lintas sektor
Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Hengki Haryadi mengatakan, pemulihan keamanan di wilayahnya membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, tetapi perlu melibatkan pemerintah daerah, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya.
Menurut Hengki, kolaborasi itu melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten, Pangkogabwilhan III, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), jajaran Kodam XVIII/Kasuari, unsur TNI lainnya, serta para pemuka dan tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.
“Pelaksanaan kegiatan yang kami sampaikan ini berkat kolaborasi dan dukungan semua pihak yang ada di Papua Barat Daya,” ujar Hengki.
Ia menegaskan, koordinasi antarlembaga diperlukan agar penanganan gangguan keamanan berjalan selaras dan tidak terpecah-pecah. Pemerintah daerah dan aparat perlu menyatukan langkah untuk menciptakan situasi aman sekaligus mendukung percepatan pembangunan.
“Yang terpenting, stabilitas keamanan menjadi landasan penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Hengki menambahkan, prinsip tersebut sejalan dengan arahan Presiden mengenai hubungan antara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program penanganan keamanan perlu dikerjakan bersama secara terkoordinasi.
“Harus ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama, berkolaborasi, terkoordinasi, sehingga tidak jalan masing-masing,” ujarnya.
Polri diminta tetap profesional dan dekat dengan masyarakat
Di sisi lain, Hengki menegaskan bahwa personel Polri harus menjaga profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.
“Kami juga selaku personel Polri tetap menjaga profesionalisme serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas,” katanya.
Ia menambahkan, pengabdian aparat negara harus berlandaskan loyalitas kepada bangsa dan negara. Keberadaan Polri, menurut dia, harus tetap dekat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan mendukung terciptanya situasi kondusif.
“Loyalitas kepada Merah Putih harus menjadi landasan pengabdian aparat negara. Polri selalu bersama masyarakat,” ujar Hengki.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Mapolda Papua Barat Daya, Hengki memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk perkembangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.
Polda Papua Barat Daya mengedepankan soft approach, yakni pendekatan persuasif melalui komunikasi, serta humanity approach atau pendekatan kemanusiaan dalam mendukung pemulihan keamanan.
Rapat tersebut juga diisi paparan dari Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya dan Danrem 181/Praja Vira Tama Sorong sesuai bidang tugas masing-masing. Koordinasi melibatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, jajaran TNI-Polri, BIN, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menko Polkam terima paparan kondisi keamanan
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Dudung juga menerima paparan mengenai kondisi keamanan Papua Barat Daya dari Komandan Korem 181/Praja Vira Tama Sorong Brigjen TNI Slamet Riadi dan Kepala BIN Daerah Papua Barat Daya Brigjen TNI Mar Hernawan Hadiwijaya.
Keduanya memaparkan perkembangan situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya yang disebut dalam kondisi kondusif.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, upaya pemulihan keamanan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua Barat Daya. ***
