JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menyisakan sejumlah catatan dalam penilaian publik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, 71 persen responden tidak puas terhadap kinerja Gibran sebagai Wakil Presiden. Pada saat yang sama, Dedi Mulyadi menempati posisi teratas dalam simulasi pilihan tokoh untuk pemilihan presiden.
Survei IPO yang berlangsung pada 12–20 Oktober 2026 itu juga memperlihatkan adanya jarak antara penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski mayoritas responden menilai ekonomi dalam kondisi baik, lebih dari separuh mengaku uang yang dimiliki belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pokok.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra memaparkan hasil survei bertajuk Dua Tahun Kabinet Merah Putih: Refleksi dan Evaluasi Publik tersebut sebagai gambaran opini masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, kebijakan publik, kondisi sosial-ekonomi, serta dinamika politik nasional sejak pemerintahan dilantik pada Oktober 2024.
Dalam survei itu, IPO melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling. Penelitian memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dedi Mulyadi Unggul dalam Simulasi Pilpres
Di tengah evaluasi terhadap pemerintahan, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai tokoh dengan angka tertinggi dalam pertanyaan terbuka mengenai pilihan presiden jika pemilihan digelar saat survei dilakukan.
Dedi meraih 33,7 persen, jauh di atas Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 14,5 persen. Posisi berikutnya ditempati Anies Baswedan dengan 11,3 persen.
Tokoh lain yang disebut responden antara lain Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 4,3 persen, Ganjar Pranowo 4,1 persen, Gibran Rakabuming Raka 3,7 persen, dan Mahfud MD 2,9 persen. Adapun 15,8 persen responden masuk kategori tidak tahu, tidak menjawab, atau merahasiakan pilihan.
Dalam simulasi dengan daftar nama yang disodorkan kepada responden, Dedi tetap berada di urutan pertama dengan 32 persen. Prabowo memperoleh 18,4 persen dan Anies 12,6 persen.
Temuan tersebut memperlihatkan keunggulan Dedi dalam dua bentuk pertanyaan survei. Namun, angka itu merupakan gambaran pilihan responden pada saat penelitian dilakukan, bukan hasil pemilihan presiden yang sesungguhnya.
Ketidakpuasan terhadap Gibran Tembus 71 Persen
Catatan paling menonjol dalam evaluasi pemerintahan adalah penilaian terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 53 persen responden menyatakan tidak puas dan 18 persen sangat tidak puas terhadap kinerjanya.
Dengan demikian, total ketidakpuasan mencapai 71 persen. Sementara itu, 19 persen responden menyatakan puas, tidak ada yang menyatakan sangat puas, dan 10 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Dominannya penilaian negatif ini menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan pemerintahan. Meski demikian, hasil survei tersebut menggambarkan persepsi responden dan tidak dengan sendirinya menjelaskan faktor penyebab ketidakpuasan.
Dalam membaca hasil ini, evaluasi terhadap pejabat publik perlu diarahkan pada kontribusi dan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Penilaian publik terhadap pejabat negara tidak cukup dilihat dari jabatan atau popularitasnya. Masyarakat juga menilai sejauh mana peran dan kinerjanya menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari,” demikian dikatakan Deddy dalam rumusan evaluatif yang sejalan dengan temuan survei IPO, dikutip Sabtu (24/10/2026)
Kepercayaan kepada Prabowo Masih Terjaga
Berbeda dengan penilaian terhadap wakil presiden, kepercayaan responden terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan mendesak masih relatif kuat.
Sebanyak 67 persen responden menyatakan percaya atau sangat percaya Prabowo mampu menyelesaikan masalah prioritas. Rinciannya, 55 persen menyatakan percaya dan 12 persen sangat percaya.
Di sisi lain, 22 persen menyatakan tidak percaya dan 8 persen sangat tidak percaya. Sebanyak 3 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan kepada presiden masih dimiliki mayoritas responden. Namun, kepercayaan itu berjalan beriringan dengan tuntutan agar pemerintah menghadirkan hasil nyata, terutama dalam persoalan ekonomi rumah tangga, pemberantasan korupsi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintah. Akan tetapi, modal tersebut perlu dijaga melalui kebijakan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar melalui pernyataan atau program di atas kertas,” demikian rumusan pemikiran yang dapat ditarik dari hasil survei tersebut.
Ekonomi Dinilai Baik, tetapi Uang Belanja Masih Terbatas
Pada aspek ekonomi, sebanyak 67 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik. Rinciannya, 62 persen menyebut baik dan 5 persen sangat baik.
Namun, penilaian positif itu tidak sepenuhnya mencerminkan pengalaman ekonomi sehari-hari. Ketika ditanya mengenai kecukupan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, hanya 42 persen responden yang menyatakan uang mereka mencukupi atau sangat mencukupi.
Sebanyak 36 persen menilai uang yang dimiliki hanya cukup secara terbatas, sementara 15 persen menyatakan tidak mencukupi dan 7 persen sangat tidak mencukupi. Jika dua kategori terakhir digabungkan dengan kelompok yang merasa hanya cukup secara terbatas, mayoritas responden menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
Penilaian terhadap perubahan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya juga belum sepenuhnya solid. Sebanyak 44 persen responden merasa kondisi ekonomi lebih baik atau sangat lebih baik, sedangkan 32 persen menilai lebih buruk atau sangat lebih buruk. Sebanyak 19 persen menyebut kondisi tetap stabil dan 5 persen tidak menjawab.
Kepuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini bahkan menunjukkan gambaran berbeda. Total 41 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sementara 29 persen menyatakan puas atau sangat puas. Sebanyak 28 persen menyebut cukup puas.
Perbedaan antara persepsi ekonomi nasional dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari menunjukkan bahwa penilaian makro tidak selalu sejalan dengan kondisi keuangan rumah tangga.
“Ekonomi yang dinilai baik secara umum belum tentu membuat seluruh keluarga merasakan kehidupan yang lebih ringan. Harga kebutuhan pokok, pendapatan, dan kesempatan kerja tetap menjadi ukuran penting bagi masyarakat dalam menilai manfaat kebijakan pemerintah,” demikian rumusan evaluatif berdasarkan temuan survei IPO.
Harga Bahan Pokok dan Korupsi Jadi Prioritas
Ketika diminta menentukan persoalan paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah, responden menempatkan pengendalian harga bahan pokok di urutan pertama dengan 28 persen.
Berikutnya, pemberantasan korupsi memperoleh 19,5 persen, disusul pembukaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran sebesar 14,7 persen. Pengurangan kemiskinan berada di posisi berikutnya dengan 10 persen.
Sejumlah persoalan lain, seperti keamanan dan ketertiban, kesejahteraan petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur, serta pendidikan gratis dan berkualitas, juga disebut responden, tetapi dengan persentase lebih rendah.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tata kelola pemerintahan masih menjadi perhatian utama masyarakat. Pemerintah dituntut tidak hanya menjaga indikator ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan berdampak pada daya beli, pendapatan, dan kesempatan kerja.
“Prioritas masyarakat cukup jelas: harga kebutuhan pokok harus terkendali, korupsi diberantas, dan lapangan kerja diperluas. Ketiga persoalan ini berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga keberhasilan pemerintah akan banyak dinilai dari kemampuannya memberikan perbaikan di bidang tersebut,” demikian rumusan pemikiran yang disusun berdasarkan hasil survei.
Penegakan Hukum Mendapat Penilaian Negatif
Selain ekonomi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah yang menonjol. Sebanyak 48 persen responden menilai kondisi penegakan hukum buruk dan 11 persen menyebut sangat buruk. Total penilaian negatif mencapai 59 persen.
Sebanyak 36 persen responden menilai kondisi tersebut baik, sementara 5 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Tidak ada responden yang memberikan penilaian sangat baik.
Sebaliknya, penilaian terhadap kondisi politik dan keamanan nasional cenderung positif. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisinya baik atau sangat baik, sementara 30 persen menilai buruk atau sangat buruk dan 2 persen tidak menjawab.
Pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, 69 persen responden memberikan penilaian positif. Penilaian terhadap pembangunan manusia dan infrastruktur juga mencapai 69 persen.
Perbedaan penilaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap pemerintahan tidak seragam pada seluruh bidang. Sejumlah sektor memperoleh penilaian positif, tetapi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi persepsi negatif yang dominan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum perlu diperkuat melalui penerapan hukum yang konsisten, transparansi, dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Persepsi negatif yang tinggi menjadi sinyal bahwa aspek ini membutuhkan perhatian serius,” demikian rumusan evaluatif yang merujuk pada temuan IPO.
Penilaian terhadap Program Pemerintah
Survei IPO juga mengukur persepsi masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam pertanyaan mengenai MBG, 39 persen responden menyatakan mengetahui program tersebut tetapi bukan penerima manfaat, 24 persen mengetahui dan menjadi penerima, 17 persen mengetahui serta pernah menyaksikan, dan 10 persen mengetahui tetapi tidak menyaksikan pelaksanaannya. Sebanyak 8 persen hanya mengetahui nama program dan 2 persen menyatakan tidak tahu sama sekali.
Pada pertanyaan mengenai kepuasan terhadap MBG, 27 persen menyatakan puas, sementara 52 persen tidak puas dan 9 persen sangat tidak puas. Sebanyak 12 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Tidak ada responden yang menyatakan sangat puas.
Sementara itu, mengenai KDMP, 18 persen responden mengetahui dan pernah menyaksikan gedungnya, 44 persen mengetahui tetapi belum menyaksikannya, 12 persen hanya mengetahui nama program, dan 26 persen tidak mengetahui program tersebut sama sekali.
Di antara penilaian lain dalam survei, ketahanan pangan memperoleh nilai B terbesar dengan 63 persen, sedangkan kesejahteraan desa mencatat nilai A terbesar sebesar 32 persen. Penanganan bencana menjadi bidang dengan proporsi nilai C–D terbesar, yakni 58 persen.
Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap program dan sektor pemerintahan memiliki variasi. Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya melihat keberadaan program, tetapi juga perlu memperhatikan pengalaman penerima manfaat, jangkauan pelaksanaan, dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Popularitas Menteri Tidak Selalu Berarti Kinerja Terbaik
Survei tersebut turut memetakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap para menteri. Dalam pertanyaan spontan mengenai nama menteri yang diketahui, Bahlil Lahadalia memperoleh 37,5 persen, disusul Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 34,1 persen dan Zulkifli Hasan 21,7 persen.
Namun, tingkat pengenalan terhadap nama pejabat tidak selalu sama dengan penilaian atas kinerjanya. Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dianggap bekerja paling baik, Andi Amran Sulaiman memperoleh 33 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 25,2 persen, Zulkifli Hasan 24,5 persen, Bahlil Lahadalia 21,8 persen, dan Fadli Zon 20,5 persen.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah pejabat yang relatif kurang dikenal responden. Tingkat ketidaktahuan atau minimnya pengenalan ini menjadi salah satu catatan mengenai komunikasi publik dan keterlihatan kerja kementerian.
Secara keseluruhan, survei IPO menghadirkan gambaran berlapis tentang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Kepercayaan kepada Presiden Prabowo dan penilaian positif terhadap sejumlah sektor berjalan beriringan dengan ketidakpuasan yang tinggi terhadap Wakil Presiden Gibran, persoalan daya beli, serta evaluasi negatif terhadap penegakan hukum.
Tantangan pemerintah berikutnya adalah menerjemahkan dukungan dan kepercayaan yang masih dimiliki sebagian besar masyarakat menjadi hasil kebijakan yang terasa nyata, terutama dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rumah tangga.
Penulis : lazir
Editor : ameri
