Politik | Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:35 WIB
“Penilaian publik terhadap pejabat negara tidak cukup dilihat dari jabatan atau popularitasnya. Masyarakat juga menilai sejauh mana peran dan kinerjanya menjawab persoalan yang mereka hadapi sehari-hari,” demikian dikatakan Deddy dalam rumusan evaluatif yang sejalan dengan temuan survei IPO, dikutip Sabtu (24/10/2026)
Hukum | Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:29 WIB
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan, Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan serupa.
Hukum | Sabtu, 3 Oktober 2026 - 09:21 WIB
“Kalau memang ada pihak lain yang terlibat atau ikut menikmati hasilnya, harus ditelusuri. Jangan hanya berhenti pada orang yang tertangkap di lapangan,” kata Burhanuddin kepada awak media, Sabtu (3/10/2026).
Politik | Senin, 7 September 2026 - 06:46 WIB
Menurut AHY, penyelamatan kekayaan negara bukan sekadar persoalan memperbaiki administrasi atau meningkatkan penerimaan negara.
Nasional | Jumat, 4 September 2026 - 18:32 WIB
“LAKI sebagai mitra penegak hukum selalu mendorong APH untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan publik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kita sepakat untuk tidak membiarkan koruptor menari-nari di atas penderitaan rakyat,” kata Burhanudin di Jakarta, Jumat (4/9/2026)
Hukum | Jumat, 28 Agustus 2026 - 18:53 WIB
“Harta hasil kejahatan itu bukan hak kepemilikan. Tidak peduli siapa yang memegangnya, asalnya dari perampasan hak rakyat, maka harus dikembalikan kepada rakyat,” kata Burhanuddin Abdullah, Jumat (28/8/2026)
Parlemen | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB
“Kalau dihitung waktu efektif masa sidang setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini tinggal sekitar delapan minggu lagi,” demikian penjelasan Komisi III terkait target penyelesaian regulasi tersebut, Selasa (25/8/2026).
Parlemen | Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB
“Komisi III akan terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang I Tahun 2026-2027 ini. Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Nasional | Minggu, 9 Agustus 2026 - 18:37 WIB
“Tingkat kepuasan pada pemerintah berada situasi stabil, masih didominasi tingkat kepuasan dibanding yang tidak. Ini indikasi jika mayoritas masyarakat masih melihat upaya pemerintah bekerja dalam koridor yang benar,” kata Dedi, Sabtu (8/8/2026)
Nasional | Kamis, 23 Juli 2026 - 07:00 WIB
Menurut Habiburokhman, Kuntadi merupakan figur yang memiliki rekam jejak baik di lingkungan Kejaksaan. Karena itu, ia optimistis Jampidsus yang baru mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan menjunjung tinggi integritas.