Nasional | Selasa, 14 Juli 2026 - 13:50 WIB
“Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi III, melalui berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU) maupun public hearing bersama para pemangku kepentingan,” kata Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Nasional | Minggu, 12 Juli 2026 - 14:31 WIB
“Jangan biarkan koruptor menari-nari di atas penderitaan rakyat. Semboyan ini harus menjadi semangat bagi Polri agar tidak gentar dan tidak takut dalam memberantas korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan setiap perkara korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Burhanudin di Kantor DPP LAKI, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Nasional | Sabtu, 11 Juli 2026 - 12:12 WIB
“Kami memandang hukuman bagi pelaku korupsi selama ini masih terlalu ringan. Karena itu, revisi UU Tipikor perlu dilakukan agar penegakan hukum lebih tegas dan mampu memberikan efek jera,” katanya, Sabtu (11/7/2026)
Nasional | Jumat, 10 Juli 2026 - 08:35 WIB
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah, SH, di Jakarta, Jumat (10/7/2026), menyikapi mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan terhadap kediaman seorang pejabat di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung berinisial F.
Nasional | Senin, 6 Juli 2026 - 22:07 WIB
Target kita hari ini adalah bagaimana memperkuat dan mempertajam pengawasan. Selama ini tindak pidana korupsi terjadi di mana-mana karena pengawasannya masih lemah. Kami ingin memperkuat komitmen pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi,” ujar Burhanudin.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah membangun pos pengaduan di setiap kabupaten dan kota, bahkan hingga tingkat kecamatan. Pos tersebut akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan maupun praktik korupsi.
“Setiap kabupaten dan kota akan kita bangun pos pengaduan, bahkan jika memungkinkan sampai ke tingkat kecamatan. Dengan adanya pos-pos pengaduan ini, kami berharap dapat mempersempit ruang gerak oknum yang ingin mencuri uang rakyat,” katanya.
Parlemen | Senin, 18 Mei 2026 - 08:01 WIB
Agenda dimulai pukul 08.30 WIB saat Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desain Industri menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum RI dan Kementerian Perindustrian RI di Ruang Rapat Komisi XII. Rapat ini menjadi bagian dari pembahasan regulasi terkait perlindungan dan pengembangan desain industri di Indonesia.
Hukum | Rabu, 6 Mei 2026 - 02:28 WIB
Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin A, menilai keputusan MA berpotensi melemahkan fondasi penegakan hukum, khususnya dalam menjaga konsistensi penilaian kerugian negara dalam kasus korupsi.
Hukum | Rabu, 31 Desember 2025 - 14:29 WIB
“Pada tahun 2026, LAKI genap berusia 19 tahun. Kami merasa bangga dan terharu karena LAKI dapat tumbuh, mengalir, dan menjelajah hampir seluruh penjuru Nusantara berkat dukungan rakyat Indonesia,” kata Burhanuddin dalam refleksi akhir tahun, Rabu (31/12/2025).
Nasional | Kamis, 6 November 2025 - 19:52 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa DPR tidak menghindar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Nasional | Kamis, 4 September 2025 - 14:23 WIB
“Korupsi tidak hanya soal merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup suap, penggelapan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. Semua ini harus kita perangi bersama,” jelasnya.