JAKARTA – Di tengah persaingan geopolitik dunia yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi tantangan menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara berkekuatan besar. Keanggotaan dalam BRICS dan keterlibatan dalam sejumlah inisiatif yang diprakarsai Amerika Serikat menjadi bagian dari dinamika yang perlu dicermati dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Persoalan tersebut disoroti Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, dalam diskusi Ngopi Ilmiah (Ngolah Pikiran) bertema Geopolitik Global yang digelar di Jakarta, Senin malam (2/11/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan Red’S Co, Center Studies of Culture Community and Politic (CCCP), dan NAS Channel, bekerja sama dengan Divisi Hukum serta Pusat Kajian Pancasila Universitas Indraprasta PGRI (Unindra).
Diskusi menghadirkan Karyono dan Kepala Divisi Hukum Unindra yang juga Ketua Pusat Kajian Pancasila Unindra, Dr. Santyo Widayatmo, SS, SH, MH, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Karyono menggambarkan situasi geopolitik dunia yang tengah mengalami gejolak. Konflik dan persaingan antarnegara besar, menurutnya, tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan internasional, tetapi juga memengaruhi perekonomian dan kehidupan masyarakat.
Kenaikan harga energi, tekanan terhadap nilai tukar mata uang, hingga meningkatnya biaya kebutuhan pokok menjadi sejumlah konsekuensi yang dirasakan berbagai negara.
“Harga energi yang meningkat akan berpengaruh terhadap perekonomian. Biaya hidup dan harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Bahkan negara-negara Eropa yang selama ini dianggap memiliki kondisi ekonomi kuat juga tidak sepenuhnya baik-baik saja,” kata Karyono.
Ia menilai, perebutan sumber daya strategis, khususnya energi, menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika politik internasional. Persaingan tersebut bahkan mulai meluas ke sektor pangan yang memiliki hubungan erat dengan ketersediaan energi.
“Kalau dulu kita mengenal ungkapan siapa yang menguasai energi akan menguasai dunia, sekarang mulai bergeser ke pangan. Siapa yang menguasai pangan akan memiliki kekuatan besar. Energi dan pangan saling berkaitan karena produktivitas pangan juga membutuhkan energi,” ujarnya.
Menurut Karyono, kondisi tersebut semestinya menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi dan pangan. Sebab, ketergantungan terhadap sumber daya dari luar negeri dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi konflik atau gangguan rantai pasok global.
BRICS dan Politik Bebas Aktif Indonesia
Salah satu perhatian utama Karyono adalah bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah persaingan Amerika Serikat, China, Rusia, dan kekuatan ekonomi lainnya.
Ia menilai keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dapat menjadi bagian dari strategi membangun keseimbangan kekuatan ekonomi dan politik dunia.
Menurutnya, keterlibatan dalam BRICS membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional dan tidak hanya bergantung pada satu kekuatan ekonomi global.
Namun, Karyono mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah ketika pada saat bersamaan Indonesia juga terlibat dalam sejumlah inisiatif yang diprakarsai Amerika Serikat.
“Di satu sisi kita bergabung dengan BRICS untuk membangun keseimbangan global. Tetapi di sisi lain ada keterlibatan dalam Board of Peace yang diprakarsai Amerika. Ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya ke mana arah politik luar negeri Indonesia?” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah kerja sama pertahanan dan kebijakan terkait akses wilayah udara Indonesia yang dinilainya perlu mendapat penjelasan secara terbuka.
Menurut Karyono, kebijakan strategis tersebut perlu ditempatkan secara jelas dalam kerangka kepentingan nasional. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi setiap kesepakatan internasional yang dibuat pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa politik bebas aktif bukan berarti Indonesia harus menjauh dari seluruh kekuatan dunia.
“Bebas aktif bukan berarti tidak mengambil sikap. Politik luar negeri Indonesia harus memiliki keberpihakan kepada keadilan, perdamaian, dan kedaulatan bangsa-bangsa,” tegasnya.
Mengingatkan Kembali Bandung Spirit Soekarno
Untuk menjelaskan pentingnya posisi Indonesia dalam percaturan internasional, Karyono mengajak peserta diskusi melihat kembali sejarah Konferensi Asia-Afrika 1955 yang digagas Presiden pertama RI Soekarno.
Menurutnya, Bandung Spirit merupakan warisan penting diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan tidak didominasi segelintir negara.
Melalui Konferensi Asia-Afrika, negara-negara yang baru merdeka dan negara berkembang membangun solidaritas untuk memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, serta menolak segala bentuk kolonialisme dan eksploitasi.
“Soekarno pernah mengajak negara-negara dunia ketiga membangun dunia baru. Dunia yang tidak dikuasai segelintir negara, tidak ada eksploitasi, dan memberikan ruang bagi bangsa-bangsa untuk hidup sejahtera serta menentukan nasibnya sendiri,” tuturnya.
Karyono juga menyinggung lahirnya Gerakan Non-Blok sebagai upaya negara-negara berkembang menjaga kemandirian di tengah persaingan Blok Barat dan Blok Timur.
Namun, ia menilai pengaruh gerakan tersebut saat ini tidak lagi sekuat ketika pertama kali dibangun. Karena itu, semangat solidaritas negara-negara berkembang perlu kembali diperkuat untuk menghadapi tantangan global.
Ia turut mengingatkan bahwa sikap Indonesia terhadap persoalan internasional harus berlandaskan prinsip keadilan, bukan semata-mata kesamaan identitas atau kepentingan politik.
Dalam hal ini, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi salah satu contoh konsistensi prinsip politik luar negeri yang diwariskan Soekarno.
“Keadilan sejati tidak melihat latar belakang. Kita membela Palestina bukan semata-mata karena kesamaan identitas, tetapi karena prinsip kemerdekaan dan keadilan,” katanya.
Ketahanan Energi dan Pangan Jadi Tantangan
Lebih jauh, Karyono mengingatkan bahwa persaingan geopolitik dunia harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ia menyinggung pemikiran Soekarno mengenai pentingnya pengembangan energi, termasuk gagasan pemanfaatan teknologi nuklir sebagai salah satu sumber energi masa depan.
Menurutnya, penguasaan teknologi dan sumber energi strategis akan menentukan kemampuan suatu negara mempertahankan kemandirian di tengah perubahan ekonomi global.
Indonesia, kata dia, perlu memastikan kebijakan energi dan pangan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional.
“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dalam perebutan sumber daya dunia. Indonesia harus memperkuat kemampuan sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh gejolak yang terjadi di luar negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Santyo Widayatmo dalam pengantarnya juga menyoroti dampak konflik internasional terhadap stabilitas ekonomi dunia. Ia mengangkat persoalan kenaikan harga minyak, tekanan nilai tukar, dan meningkatnya biaya kebutuhan hidup sebagai tantangan yang perlu diperhitungkan Indonesia.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah akademisi dan pakar, di antaranya Dr. Julia Bea Kurniawaty, SH, MH, Dr. Agus Jamaluddin, Dr. Toto Widiarto, Dr. Haryanto, Dr. Bambang Sumadyo, Dr. Sahidin, Dr. Ida Rosida, Sutina, M.Pd, Dr. Shila, dan Dr. Yulis Susilawaty.
Melalui forum tersebut, para peserta membahas perubahan geopolitik global sekaligus posisi strategis Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
Pesan penting yang mengemuka adalah perlunya Indonesia terus memperkuat diplomasi, menjaga ruang kerja sama dengan berbagai negara, serta memastikan politik bebas aktif tetap berpijak pada prinsip perdamaian, keadilan, dan kemandirian bangsa.
Penulis : lazir
Editor : ameri
