WASHINGTON, D.C. – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melakukan langkah kontroversial dengan memberhentikan hampir 10.000 pegawai di berbagai departemen pemerintahan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi federal yang dinilai terlalu besar dan boros.
Melansir Reuters, Sabtu (15/2/2025), pemutusan hubungan kerja (PHK) ini menargetkan pegawai yang masih dalam masa percobaan, terutama di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
“Saya tidak akan membiarkan pemborosan terus terjadi di pemerintahan ini,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
“Setiap dolar pajak harus digunakan secara efisien, bukan untuk membayar birokrasi yang tidak efektif,” lanjutnya.
PHK ini merupakan tambahan dari sekitar 75.000 pegawai yang telah menerima pesangon untuk mengundurkan diri secara sukarela. Dengan total tenaga kerja sipil federal sekitar 2,3 juta orang, langkah ini mengurangi sekitar 3% dari total pegawai pemerintahan.
Trump menegaskan bahwa keputusan ini diambil mengingat utang nasional AS yang telah mencapai 36 triliun dolar AS, serta defisit anggaran sebesar 1,8 triliun dolar AS pada tahun sebelumnya.
Namun, keputusan ini memicu reaksi keras dari Partai Demokrat. Mereka menuduh Trump bertindak sewenang-wenang dalam mengelola anggaran federal, yang seharusnya berada di bawah kewenangan Kongres.
“Trump telah melanggar konstitusi dengan memangkas anggaran tanpa persetujuan legislatif,” kata seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat.
“Dia menghancurkan layanan publik dan membahayakan kesejahteraan rakyat,” tambahnya
Selain PHK massal, Trump juga berupaya memangkas perlindungan bagi pegawai negeri sipil, membekukan sebagian besar bantuan luar negeri, serta mencoba menutup lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
Sumber yang mengetahui kebijakan ini menyebut bahwa hampir setengah dari pegawai dalam masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional telah dipaksa keluar.
Selain itu, Dinas Kehutanan AS dikabarkan telah memecat sekitar 3.400 pegawai baru, sementara Dinas Taman Nasional memberhentikan 1.000 orang. Dinas Pendapatan Internal (IRS) juga tengah bersiap untuk memangkas ribuan pekerja dalam waktu dekat.
Di sisi lain, pemotongan anggaran ini berdampak serius pada layanan publik. Sejumlah organisasi memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
“Sebulan setelah kebakaran besar di Los Angeles, program federal kini kekurangan tenaga untuk merekrut petugas pemadam kebakaran musiman dan membersihkan hutan dari kayu mati yang bisa menjadi sumber api,” ungkap seorang pejabat lingkungan yang terkena dampak kebijakan ini.
Keputusan ini semakin memperuncing perdebatan di Kongres, dengan Partai Demokrat menolak kebijakan tersebut, sementara sebagian besar Partai Republik justru mendukung langkah efisiensi ini. (Rahmat Kurnia)
Penulis : Rahmat Kurnia Lubis
Editor : Erka
Sumber Berita: ekonomi.bisnis.com
