Militer | Rabu, 1 April 2026 - 05:34 WIB
Sejumlah skenario tengah dibahas, mulai dari pengamanan jalur energi di Selat Hormuz hingga kemungkinan merebut Pulau Kharg yang menjadi pusat ekspor utama minyak Iran. Namun, opsi tersebut dinilai berisiko tinggi karena potensi serangan balasan Iran.
Politik | Jumat, 13 Februari 2026 - 08:37 WIB
“Kami menilai keputusan ini berisiko turut melibatkan Indonesia dalam mekanisme yang akan memperburuk pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk membiarkan Israel melanjutkan penerapan sistem apartheid dan genosida di Gaza,” kata Usman dalam surat terbuka tersebut, dikutip Jumat (13/2/2026)
Internasional | Selasa, 20 Januari 2026 - 09:33 WIB
“Tidak ada penggantungan, hari ini atau besok. Saya bisa katakan dengan yakin, tidak ada rencana untuk melakukan penggantungan sama sekali,” ujar Araghchi.
Hiburan | Selasa, 6 Januari 2026 - 12:51 WIB
RENTAK.ID – Musisi asal Islandia, Björk, mengeluarkan pernyataan keras menentang wacana pengambilalihan Greenland oleh Presiden AS Donald Trump, yang disebutnya sebagai ancaman kolonialisme brutal….
Internasional | Senin, 5 Januari 2026 - 11:59 WIB
“Kalau menyangkut masalah narkoba, itu tidak bisa dijadikan alasan bagi sebuah negara untuk menyerang negara lain, apalagi membawa seorang presiden untuk diadili di pengadilan negara tersebut,” ujar Hikmahanto.
Internasional | Senin, 20 Oktober 2025 - 18:59 WIB
“Gencatan senjata tercederai oleh ulah Israel yang masih menembaki warga di Gaza yang dituduh melanggar gencatan senjata. Tentara Israel masih begitu ringan tangan untuk menembaki warga Gaza yang menurut mereka melanggar garis batas,” ujar Sukamta saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (20/10/2025).
Internasional | Jumat, 8 Agustus 2025 - 09:07 WIB
“Rencana ini jelas melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Jika dibiarkan, penderitaan rakyat Palestina akan semakin parah, dan konflik akan semakin sulit diselesaikan,” ujar Syamsu Rizal yang akrab disapa Deng Ical, Jumat (8/8/2025).
Internasional | Sabtu, 15 Februari 2025 - 20:17 WIB
WASHINGTON, D.C. – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melakukan langkah kontroversial dengan memberhentikan hampir 10.000 pegawai di berbagai departemen pemerintahan. Langkah ini disebut…
