JAKARTA – Kompleks Parlemen Senayan kembali diramaikan beragam agenda rapat pada Senin, 10 November 2025. Sejumlah komisi di DPR RI menggelar rapat kerja, rapat dengar pendapat hingga fit and proper test dengan fokus pembahasan yang menyentuh isu hukum, industri strategis, hingga tata kelola pendidikan keagamaan.
Dimulai pukul 10.00 WIB, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun masukan terkait penyusunan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini tengah dalam proses perbaikan di parlemen.
Masih di jam yang sama, Komisi VI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala BSN, CEO Danantara, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel. Rapat ini membahas langkah penyelamatan industri baja nasional sebagai tindak lanjut pertemuan dengan Krakatau Steel pada 30 September lalu.
Sementara itu, Komisi XI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diusulkan menjadi pemeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Pada pukul 11.00 WIB, Komisi XII menggelar RDPU Panja Migas dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup, hingga PT Petro Muba. Agenda membahas tindak lanjut Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait kerja sama pengelolaan wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas.
Memasuki siang hari, serangkaian audiensi dan penyerapan aspirasi kembali berlangsung. Komisi IV pukul 13.00 WIB menerima Forum Penyelamatan Hutan Jawa yang mengajukan permohonan pencabutan SK Kementerian LHK terkait Perhutani KHDPK serta menyampaikan penolakan reforma agraria di kawasan hutan Jawa.
Di waktu bersamaan, Komisi VI kembali menggelar RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat, antara lain perwakilan pensiunan Garuda Indonesia, nasabah kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, hingga organisasi pelajar dan perangkat desa dari Sulawesi Selatan, guna menyerap beragam aspirasi.
Komisi VIII juga mengadakan RDP dengan Sekjen dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama serta para rektor PTKIN luar Jawa untuk membahas tata kelola serta dinamika pendidikan tinggi keagamaan Islam.
Pada pukul 13.45 WIB, Komisi I dijadwalkan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kroasia, bertempat di Ruang Delegasi.
Agenda Komisi IV berlanjut pukul 14.00 WIB dengan menerima perwakilan masyarakat Desa Satiung terkait laporan penguasaan lahan sawit oleh PT Agrinas Palma.
Sore harinya, pukul 15.00 WIB, Komisi XII kembali menggelar RDP dengan Dirjen Minerba dan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN dan swasta sektor pertambangan, seperti PT Vale Indonesia, PT Bukit Asam, PT Petrosea dan Pamapersada Nusantara, mengenai kinerja produksi minerba 2025.
Menutup hari, Komisi VIII mengulang pembahasan mengenai tata kelola PTKIN dengan para rektor wilayah Pulau Jawa pada pukul 19.00 WIB.
Beragam agenda hari ini menandai upaya DPR dalam menyerap aspirasi, memperkuat pengawasan, dan mendorong penyusunan kebijakan lintas sektor, mulai dari hukum, industri strategis, energi, hingga pendidikan keagamaan.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
