JAKARTA – Aktivitas parlemen pada Selasa (14/4/2026) dipadati beragam agenda strategis lintas komisi di DPR RI. Sejak pagi hingga sore hari, sejumlah rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga pembahasan rancangan undang-undang digelar secara paralel, mencakup isu kehutanan, ketenagakerjaan, penyelenggaraan haji, hingga reformasi regulasi nasional.
Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa komisi langsung menggelar rapat kerja. Komisi IV DPR RI, misalnya, bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Pada waktu yang sama, Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Masih di jam yang sama, Komisi IX melalui panitia kerja RUU Ketenagakerjaan mengundang perwakilan dunia usaha seperti KADIN dan APINDO. Dalam forum tersebut, organisasi pengusaha menyampaikan pandangan serta masukan terkait pokok-pokok pikiran dan usulan revisi terhadap RUU Ketenagakerjaan.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga menggelar rapat pleno bersama sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Rapat ini membahas penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Memasuki pukul 11.00 WIB, Komisi II DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, serta perwakilan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Agenda utama rapat ini adalah membahas rencana pengalihan status STPN menjadi sekolah kedinasan penuh.
Siang harinya, tepat pukul 12.00 WIB, Komisi IV kembali menggelar rapat kerja bersama tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat tersebut difokuskan pada kesiapan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di ketiga sektor tersebut.
Pada pukul 13.00 WIB, sejumlah agenda kembali berjalan bersamaan. Baleg menggelar rapat panitia kerja penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia. Komisi I DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan panitia seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sementara itu, Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan Gubernur DKI Jakarta, BPN DKI Jakarta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta perwakilan korban sengketa tanah di Bendungan Hilir. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait kasus pertanahan di wilayah tersebut.
Komisi XIII DPR RI juga menggelar audiensi yang secara khusus membahas kebijakan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi X DPR RI melalui panitia kerja seleksi penerimaan mahasiswa baru mengundang berbagai asosiasi perguruan tinggi. Agenda yang dibahas meliputi kebijakan seleksi mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri dan swasta tahun 2026 serta evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru periode 2024–2025.
Menutup rangkaian agenda, Baleg DPR RI kembali menggelar rapat pleno pada pukul 16.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Badan Keahlian DPR memaparkan hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU/XXIV/2026, khususnya terkait kewenangan penilaian kerugian negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Padatnya agenda parlemen hari ini mencerminkan tingginya intensitas pembahasan kebijakan publik yang mencakup berbagai sektor strategis nasional, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga tata kelola pemerintahan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
