Parlemen | Selasa, 14 April 2026 - 08:12 WIB
Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa komisi langsung menggelar rapat kerja. Komisi IV DPR RI, misalnya, bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Pada waktu yang sama, Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Opini | Kamis, 19 Maret 2026 - 19:04 WIB
Mentawai adalah gambaran nyata daerah kepulauan dengan kerentanan tinggi. Ketika cuaca memburuk dan gelombang meninggi, distribusi logistik terhenti. Saat kapal tak berlayar, ancaman krisis pangan menjadi nyata. Dalam situasi seperti ini, negara semestinya tidak hanya hadir ketika krisis terjadi, melainkan mampu mengantisipasi jauh sebelumnya.
Nasional | Sabtu, 14 Februari 2026 - 09:41 WIB
Skema itu ditawarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, melalui penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik DKI Jakarta.
Parlemen | Kamis, 13 November 2025 - 08:55 WIB
Pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) membuka hari dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama VNT Networks, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPP RI), serta Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Parlemen | Senin, 10 November 2025 - 07:37 WIB
Dimulai pukul 10.00 WIB, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun masukan terkait penyusunan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini tengah dalam proses perbaikan di parlemen.
Parlemen | Kamis, 6 November 2025 - 08:26 WIB
Pada pukul 10.00 WIB, Komisi III mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan organisasi profesi, di antaranya Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dr. H. Irfan Ardiyansyah. Pertemuan ini membahas masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Komisi III menilai keterlibatan akademisi penting untuk memastikan penyempurnaan sistem peradilan pidana berjalan sesuai kebutuhan zaman.
