JAKARTA – Sejumlah Komisi di DPR RI pada Kamis, 6 November 2025, menggelar rangkaian rapat dan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pembahasan mencakup isu reformasi hukum, persaingan usaha, tata kelola sumber daya mineral, hingga kebijakan distribusi film nasional.
Pada pukul 10.00 WIB, Komisi III mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan organisasi profesi, di antaranya Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dr. H. Irfan Ardiyansyah. Pertemuan ini membahas masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Komisi III menilai keterlibatan akademisi penting untuk memastikan penyempurnaan sistem peradilan pidana berjalan sesuai kebutuhan zaman.
Di waktu yang sama, Komisi VI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rapat tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Perdagangan serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pembahasan difokuskan pada revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk memperkuat keadilan kompetisi dan mendorong iklim usaha yang sehat.
Sementara itu, Komisi VII mengadakan Rapat Kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Ekonomi Kreatif dengan menghadirkan perwakilan pengusaha industri film dan asosiasi. Fokus pembahasan berada pada kebijakan distribusi film, yang dinilai penting untuk memperluas akses, memperkuat ekosistem industri, serta meningkatkan daya saing karya anak bangsa di pasar dalam negeri maupun global.
Pada pukul 11.00 WIB, Komisi XII menggelar RDPU dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB. Agenda ini membahas tata kelola logam tanah jarang, yang memiliki nilai strategis bagi industri teknologi masa depan, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, hingga pertahanan.
Memasuki siang hari, Komisi VIII mendengar audiensi dari Forum Passing Grade Kemenag Swasta Status P 2023 terkait dugaan diskriminasi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Isu tenaga pendidik dan pemerataan penerimaan menjadi sorotan utama.
Masih pada pukul 13.00 WIB, Komisi XII menerima audiensi Perkumpulan Pemuda Keadilan mengenai dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan oleh PT Mulya Kuarsa Anugerah di Lebak, Banten. Isu agraria dan konflik lahan kembali mendapat perhatian DPR.
Di waktu yang sama, Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat pleno bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat. Baleg menerima pandangan publik terkait penguatan payung hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Menutup agenda hari ini, pukul 15.00 WIB, Komisi XII kembali mengadakan RDPU dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Pembahasan meliputi masukan terkait kebijakan impor BBM dan isu lain yang berkaitan dengan dunia usaha nasional.
Penulis : lazir
Editor : ameri
