Topik Konflik Lahan

Ilustrasi suasana sidang di DPR (dibikin oleh ai -rentak.id)

Parlemen

DPR Bahas Konflik Lahan Masyarakat Adat hingga Seleksi Mahasiswa Baru dalam Sejumlah Agenda Strategis Hari Ini

Parlemen | Rabu, 24 Juni 2026 - 07:54 WIB

Rabu, 24 Juni 2026 - 07:54 WIB

Sejak pagi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan 10 kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam. Dalam pertemuan tersebut, BAM akan mendengarkan aspirasi terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) serta penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat dan PT Berkat Sawit Utama.

Ilustrasi menjaga batas tanah (foto. ist)

Nasional

Asas Kontradiktur Delimitasi Jadi Kunci Cegah Sengketa Batas Tanah

Nasional | Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB

Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB

“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Gedung DPR (foto.dok. rentak.id)

Parlemen

DPR Gelar Sejumlah Rapat Strategis Bahas Reformasi Hukum, Persaingan Usaha, hingga Kebijakan Film Nasional

Parlemen | Kamis, 6 November 2025 - 08:26 WIB

Kamis, 6 November 2025 - 08:26 WIB

Pada pukul 10.00 WIB, Komisi III mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan organisasi profesi, di antaranya Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dr. H. Irfan Ardiyansyah. Pertemuan ini membahas masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Komisi III menilai keterlibatan akademisi penting untuk memastikan penyempurnaan sistem peradilan pidana berjalan sesuai kebutuhan zaman.