JAKARTA – Sejumlah isu strategis menjadi perhatian DPR RI dalam rangkaian agenda rapat pada Rabu (24/6/2026). Mulai dari penyelesaian konflik lahan yang melibatkan masyarakat adat, evaluasi sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, hingga pembahasan anggaran kementerian dan lembaga untuk Tahun Anggaran 2027 akan dibahas oleh berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan.
Sejak pagi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan 10 kelompok masyarakat adat Suku Anak Dalam. Dalam pertemuan tersebut, BAM akan mendengarkan aspirasi terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) serta penyelesaian konflik lahan antara masyarakat adat dan PT Berkat Sawit Utama.
Pada waktu yang sama, BAM juga menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia yang menyampaikan berbagai persoalan terkait penanganan perkara hukum, ketenagakerjaan, serta tata kelola transportasi publik di DKI Jakarta.
Sementara itu, Komisi I DPR RI melanjutkan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2026–2030. Uji kelayakan yang digelar dalam dua sesi tersebut berfokus pada pemaparan rencana kerja para calon serta pendalaman melalui sesi tanya jawab.
Di sektor pendidikan, Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) menggelar serangkaian rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pada sesi pertama, Panja menghadirkan sejumlah pakar pendidikan, yakni Prof. Nizam, Prof. Ganefri, dan Prof. Ravik Karsidi.
Pembahasan mencakup kebijakan dan implementasi SPMB PTN 2026, evaluasi pelaksanaan SPMB 2024–2025, penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027, serta masukan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Pada siang hari, Komisi X kembali menggelar rapat dengan menghadirkan para rektor dari sejumlah perguruan tinggi negeri terkemuka, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Tanjungpura (Untan), dan Universitas Terbuka (UT).
Di bidang infrastruktur dan kebencanaan, Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Utama Basarnas dan BMKG untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Komisi V juga melanjutkan pembahasan serupa dengan jajaran Eselon I Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Fokus pembahasan diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Sementara itu, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN untuk membahas berbagai program pembangunan keluarga dan kependudukan nasional.
Di sektor keuangan, Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) beserta jajaran guna membahas revisi anggaran lembaga tersebut.
Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) DPR RI juga menjadwalkan rapat koordinasi dengan DPD RI pada pukul 14.00 WIB guna membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian bersama kedua lembaga.
Rangkaian agenda DPR hari ini menunjukkan fokus kuat parlemen terhadap penyusunan program dan anggaran pemerintah tahun 2027, sekaligus merespons berbagai persoalan publik mulai dari perlindungan masyarakat adat, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penulis : lazir
Editor : ameri
