JAKARTA — Sejumlah agenda penting menanti DPR RI pada Selasa (8/9/2026). Dari rapat paripurna hingga rapat dengar pendapat (RDP), para anggota DPR akan membahas berbagai isu mulai dari reforma agraria, Pemerintahan Aceh, penyiaran, administrasi kependudukan, hingga tata kelola aset negara.
Agenda DPR hari ini diawali dengan Rapat Paripurna pada pukul 09.30 WIB. Salah satu pembahasannya adalah laporan Komisi I DPR RI mengenai persetujuan penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364. Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Rapat paripurna juga akan membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Beberapa di antaranya adalah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Selain itu, DPR akan membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Seluruh agenda tersebut akan diawali dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Memasuki siang hari, agenda DPR bergeser ke sejumlah komisi dengan pembahasan yang tak kalah strategis.
Komisi XII DPR RI pada pukul 12.00 WIB dijadwalkan menggelar rapat audiensi dengan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (DPP-HPMPI). Pertemuan ini akan membahas berbagai persoalan yang dihadapi pengelola Pertashop.
Sementara itu, Komisi III DPR RI pada pukul 13.00 WIB akan menggelar RDP dengan Kepala Badan Pemulihan Aset. Pembahasan diarahkan pada kebijakan, grand strategy, serta standar pengawasan tata kelola pemulihan aset.
Komisi III juga akan mengevaluasi pengawasan pengelolaan barang rampasan dalam dua tahun terakhir, termasuk nilai aset dan tindak lanjut atas temuan audit.
Selain itu, aspek integritas sumber daya manusia, sinergi antar-lembaga, serta strategi penguatan kelembagaan juga menjadi perhatian.
Di waktu yang sama, Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar RDP dengan Sekretaris Utama BMKG serta Sekretaris Utama BNPP/Basarnas. Rapat tersebut membahas pendalaman RKA-KL 2027 berdasarkan Nota Keuangan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.
Isu ekonomi digital juga masuk agenda DPR hari ini. Komisi VII DPR RI akan menggelar RDP dan RDPU bersama Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPKN, DPC PERADI Bekasi Raya, Tokopedia, TikTok Shop, serta perwakilan pelaku UMKM.
Pertemuan tersebut secara khusus membahas tindak lanjut penyelesaian berbagai persoalan yang menimpa pelaku UMKM di platform perdagangan digital TikTok Shop.
Masih pada pukul 13.00 WIB, Komisi XII DPR RI akan menggelar RDP dengan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Sejumlah isu energi akan dibahas, termasuk kesiapan dan realisasi distribusi B50 dan E10, infrastruktur blending pasokan CPO untuk biosolar, serta harga dan ketersediaan bahan bakar.
Komisi XII juga akan mengevaluasi kualitas produk BBM, sistem pengendalian mutu, keandalan infrastruktur hilir, hingga persoalan distribusi.
Pada pukul 13.40 WIB, Komisi XIII DPR RI melalui Panitia Khusus RUU Hukum Perdata Internasional akan menggelar RDPU dengan sejumlah kantor hukum, yakni Kantor Hamzah serta Kantor Hukum Assegaf Hadiputranto dan Hadinoto.
Agenda DPR berlanjut hingga sore. Komisi VII pada pukul 16.00 WIB menggelar RDPU Panja tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) bersama pakar.
Pembahasan akan diarahkan pada penguatan standardisasi nasional untuk mendorong daya saing, inovasi, keberlanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.
Pada waktu yang sama, Komisi XII DPR RI juga menggelar RDPU dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Forum tersebut akan membahas masukan terkait pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET).
Dengan padatnya agenda tersebut, DPR RI hari ini tidak hanya berfokus pada pembahasan legislasi, tetapi juga mengawasi sejumlah isu strategis, mulai dari aset negara, UMKM dan perdagangan digital, anggaran 2027, hingga ketahanan dan transisi energi nasional.
Penulis : lazir
Editor : ameri
