Nasional | Kamis, 2 April 2026 - 09:25 WIB
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk memastikan tanah masyarakat memiliki kepastian hukum,” ujar Nusron.
Nasional | Sabtu, 10 Januari 2026 - 12:54 WIB
“Hal yang paling makro dari penyusunan undang-undang ini tentu adalah mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sekaligus memiliki kepastian hukum serta menjadi payung hukum nasional bagi seluruh pengelolaan tanah,” ujar Dalu.
Nasional | Rabu, 12 November 2025 - 06:51 WIB
“Kami buat kebun anggur ini dari nol. Semangat kami waktu itu hanya ingin bangkit dan punya penghasilan. Tahun pertama rugi, tapi kami terus jalan,” kenang Saifuddin (45), Ketua Kelompok Tani Duyu Bangkit, saat ditemui di lokasi kebun, Senin (11/11/2025).
Parlemen | Senin, 10 November 2025 - 07:37 WIB
Dimulai pukul 10.00 WIB, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun masukan terkait penyusunan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini tengah dalam proses perbaikan di parlemen.
Nasional | Senin, 27 Oktober 2025 - 10:08 WIB
“Reforma Agraria bagi kami bukan sekadar sertipikasi tanah. Ini adalah upaya menata ulang struktur penguasaan tanah agar lebih adil sekaligus menjadikan tanah sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat,” ujar Menteri Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Nasional | Kamis, 23 Oktober 2025 - 06:41 WIB
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Nasional | Selasa, 30 September 2025 - 08:37 WIB
“Pendaftaran tanah ulayat ini bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk memastikan hak-hak masyarakat hukum adat tetap lestari. Negara hadir agar warisan tanah leluhur tidak hilang, tidak diklaim pihak luar, dan tetap menjadi identitas budaya masyarakat adat,” ujar Rezka saat sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Sumba Timur, pertengahan September 2025.
Nasional | Minggu, 28 September 2025 - 11:04 WIB
“Karena memang potensinya sudah ada, namun kalau ini tidak dikemas dengan baik, tidak ada keberlanjutan. Tidak akan ada regenerasi. Contohnya saja penganyam, dari dulu ibu-ibu sudah menganyam, tapi sekarang sudah sepuh. Anak mudanya tidak ada yang berminat untuk meneruskan. Dengan dibangunnya desa wisata ini, ada harapan. Anak muda tertarik untuk terlibat,” ujar Asep Adam saat ditemui di Bukit Sinyonya, Senin (22/09/2025).
Nasional | Sabtu, 30 Agustus 2025 - 21:32 WIB
Aksi yang berlangsung di dua lokasi, yakni depan Kantor Polres Majene dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, menyuarakan sejumlah tuntutan nasional dan lokal yang mendesak.
Nasional | Jumat, 29 Agustus 2025 - 07:59 WIB
“Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk perlindungan negara agar warisan leluhur tetap terjaga, tidak hilang ditelan zaman, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat,” ujarnya, Kamis (28/8/2025)
