PALU – Kesadaran akan pentingnya legalitas tanah terus digaungkan pemerintah, terutama di kalangan generasi muda. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak mahasiswa memahami bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi utama dalam meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Nusron saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026). Ia menegaskan, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat maksimal dari kepemilikan tanah karena belum memiliki sertipikat resmi.
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk memastikan tanah masyarakat memiliki kepastian hukum,” ujar Nusron.
Dalam paparannya, Nusron juga mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi melalui bantuan sosial semata, melainkan dengan memberikan akses legal kepada masyarakat, termasuk legalitas atas tanah.
Ia menjelaskan, sertipikat tanah merupakan pintu masuk ke sistem ekonomi formal. Tanpa legalitas tersebut, tanah tidak dapat dijadikan agunan, sulit diakses oleh lembaga keuangan, dan rawan memicu konflik.
“Tanah yang tidak memiliki kepastian hukum tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa masuk ke sistem keuangan formal, dan sangat berpotensi menimbulkan sengketa. Karena itu, percepatan sertipikasi menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Sejak 2017, pemerintah mencatat lonjakan signifikan dalam penerbitan sertipikat tanah. Dari sebelumnya sekitar 45 juta sertipikat, kini jumlahnya telah mencapai 126 juta. Meski demikian, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
“Capaian ini besar, tetapi pekerjaan kita belum selesai. Masih ada jutaan bidang tanah yang harus didaftarkan agar seluruh masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tambah Nusron.
Melalui forum akademik tersebut, Nusron berharap mahasiswa UIN Datokarama Palu dapat berperan aktif dalam meningkatkan literasi pertanahan di tengah masyarakat. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menyebarkan pemahaman tentang pentingnya legalitas tanah sebagai aset ekonomi.
Kuliah umum ini turut dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim. Hadir pula Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir bersama jajaran civitas academica.
Penulis : lazir
Editor : ameri
