Topik ATR BPN

Indrajaya (foto. ist)

Nasional

Indrajaya Sentil Kebijakan Pusat: Jangan Cuma Bagus di Atas Kertas, Rakyat Harus Merasakan Dampaknya

Nasional | Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:00 WIB

Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:00 WIB

“Regulasi yang baik tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar bekerja di sawah, di sekolah, di kantor desa, dan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Indrajaya, Jumat (30/10/2026).

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) ATR BPN, Iljas Tedjo Prijono (foto.ist)

Nasional

ATR/BPN Cegah Kerugian Rp23,3 Triliun, Ribuan Kasus Tanah Masih Menggantung

Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB

“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pulau Kecil Indonesia (foto. ist)

Nasional

Indonesia Punya 17.343 Pulau Kecil, Baru 1.349 yang Sudah Bersertipikat

Nasional | Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB

Direktur Penatagunaan Tanah ATR/BPN, Muhammad Tansri, menegaskan bahwa sertipikasi tanah di pulau-pulau kecil tidak sekadar berkaitan dengan penerbitan dokumen pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara menata wilayahnya.

Aplikasi Bhumi ATR-BPN

Nasional

ATR/BPN Buka Akses Peta Tanah Digital, Ini Informasi yang Bisa Dicek Masyarakat

Nasional | Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB

Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB

“Lewat Bhumi ATR/BPN, masyarakat bisa menelusuri lokasi dan melihat informasi geospasial dengan lebih mudah. Kami berharap platform ini membantu masyarakat mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah,” ujar Hendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Anggota Komisi IV DPR Slamet (dok. rentak.id)

Nasional

Slamet Minta BRAN Gerak Cepat, Konflik Agraria Jangan Dibiarkan Berlarut

Nasional | Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:58 WIB

Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:58 WIB

“Pelantikan Kepala BRAN membawa harapan baru bagi masyarakat yang bertahun-tahun menunggu keadilan. Kami mendukung langkah Presiden memperkuat kelembagaan reforma agraria. Amanah ini perlu segera diwujudkan melalui langkah kerja yang jelas dan hasil yang dirasakan rakyat,” ujar Slamet, Selasa (6/10/2026).

Ilustrasi KPK OTT BPN Bogor (ilustrasi dibikin ai -rentak.id)

Kriminal

KPK OTT di BPN Bogor, 17 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Miliar Disita

Kriminal | Selasa, 15 September 2026 - 08:39 WIB

Selasa, 15 September 2026 - 08:39 WIB

Operasi senyap yang berlangsung Senin (14/9/2026) itu mengamankan 17 orang. Mereka berasal dari berbagai pihak, termasuk pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga politikus.

jerry nababan di polres serang kota. (dok. rentak.id)

Nasional

Jerry Nababan Apresiasi BPN Banten: Pengukuran Tanah Maksimal 7 Hari Dinilai Terobosan

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:20 WIB

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:20 WIB

Praktisi hukum dari Kantor Hukum JHN & Partner, Jerry Nababan, menilai komitmen Kanwil BPN Banten di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan yang lebih terukur dan transparan.

Harison Macodompis (foto. istimewa)

Nasional

BPN Banten Siap Terapkan Layanan Pertanahan Cepat, Peralihan Hak Ditargetkan 10 Hari

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB

“Di BPN sendiri kita lakukan digitalisasi dan dua sampai paling telat lima hari selesai. Jadi kalau Pak Menteri hari ini mengatakan 10 hari, make sense,” ujar Harison dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/8/2026).

Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (foto. atr-bpn)

Nasional

ATR/BPN Targetkan 11 Juta Rumah MBR Bersertipikat hingga 2029, Ini Syarat dan Rinciannya

Nasional | Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:27 WIB

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:27 WIB

Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan legalitas atas kepemilikan rumah, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dengan sertipikat tanah, warga diharapkan memiliki kepastian hukum sekaligus aset yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.

Nasional

Konflik Agraria Sentuh 34.323 Desa, Mendes PDT Dorong Penyelesaian Terpadu

Nasional | Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

RENTAK.ID – Pemerintah memetakan puluhan ribu desa yang berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan konflik…