
Nasional | Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:00 WIB
“Regulasi yang baik tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar bekerja di sawah, di sekolah, di kantor desa, dan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Indrajaya, Jumat (30/10/2026).

Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Nasional | Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB
Direktur Penatagunaan Tanah ATR/BPN, Muhammad Tansri, menegaskan bahwa sertipikasi tanah di pulau-pulau kecil tidak sekadar berkaitan dengan penerbitan dokumen pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara menata wilayahnya.

Nasional | Jumat, 16 Oktober 2026 - 14:24 WIB
“Lewat Bhumi ATR/BPN, masyarakat bisa menelusuri lokasi dan melihat informasi geospasial dengan lebih mudah. Kami berharap platform ini membantu masyarakat mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah,” ujar Hendy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Nasional | Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:58 WIB
“Pelantikan Kepala BRAN membawa harapan baru bagi masyarakat yang bertahun-tahun menunggu keadilan. Kami mendukung langkah Presiden memperkuat kelembagaan reforma agraria. Amanah ini perlu segera diwujudkan melalui langkah kerja yang jelas dan hasil yang dirasakan rakyat,” ujar Slamet, Selasa (6/10/2026).

Kriminal | Selasa, 15 September 2026 - 08:39 WIB
Operasi senyap yang berlangsung Senin (14/9/2026) itu mengamankan 17 orang. Mereka berasal dari berbagai pihak, termasuk pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pihak swasta, hingga politikus.

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:20 WIB
Praktisi hukum dari Kantor Hukum JHN & Partner, Jerry Nababan, menilai komitmen Kanwil BPN Banten di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan yang lebih terukur dan transparan.

Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB
“Di BPN sendiri kita lakukan digitalisasi dan dua sampai paling telat lima hari selesai. Jadi kalau Pak Menteri hari ini mengatakan 10 hari, make sense,” ujar Harison dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/8/2026).

Nasional | Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:27 WIB
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan legalitas atas kepemilikan rumah, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dengan sertipikat tanah, warga diharapkan memiliki kepastian hukum sekaligus aset yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.

Nasional | Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB
RENTAK.ID – Pemerintah memetakan puluhan ribu desa yang berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan konflik…