JAKARTA – Sejumlah agenda penting dijadwalkan berlangsung di DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2026. Dua isu legislasi menjadi perhatian, yakni pembahasan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Pada pukul 09.30 WIB, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. M. Fatahilah Akbar, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), Dr. Taufik Rahman.
Keduanya akan dimintai masukan terkait penyusunan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana. Masukan dari kalangan akademisi diharapkan menjadi bagian dari bahan pembahasan DPR dalam memperkuat substansi regulasi tersebut.
Di waktu yang hampir bersamaan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga melanjutkan pembahasan tingkat I RUU tentang Satu Data Indonesia. Agenda dimulai pukul 10.00 WIB dengan laporan Ketua Timus dan Timsin kepada Panja, kemudian dilanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU.
Sementara itu, Komisi XI DPR RI pada pukul 10.00 WIB dijadwalkan menggelar RDPU dengan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi XI.
Agenda Komisi III berlanjut pada pukul 13.00 WIB. Komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Sekretaris Mahkamah Agung, serta advokat Hotman Paris Hutapea.
Pertemuan tersebut mengagendakan penerimaan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan penegakan hukum.
Pada waktu yang sama, Baleg DPR RI dijadwalkan menggelar rapat pleno bersama sejumlah kementerian. Rapat menghadirkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Rapat tersebut memiliki agenda penting, yakni pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Satu Data Indonesia.
Dengan rangkaian agenda tersebut, pembahasan regulasi di DPR hari ini mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan instrumen hukum terkait perampasan aset, tata kelola data nasional, hingga proses seleksi calon anggota BPK dan penyampaian aspirasi mengenai penegakan hukum.
Penulis : dafri jh
Editor : ameri
