JAKARTA — Pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Cooper Wale mengenai Papua Barat dalam Sidang Umum PBB ke-81 memicu respons dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai pernyataan Wale mengenai penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua disampaikan secara sepihak dan tidak menggambarkan kondisi Papua secara utuh.
Dalam pidatonya di New York, Wale menyerukan agar laporan dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat diverifikasi secara independen. Ia juga meminta Indonesia memfasilitasi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke wilayah tersebut.
Sukamta menegaskan Komisi I DPR menolak narasi yang dinilainya bias mengenai wilayah kedaulatan Indonesia.
“Komisi I DPR RI menolak secara tegas dan tidak menoleransi segala bentuk narasi bias yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon mengenai wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Sukamta, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, pemerintah Kepulauan Solomon semestinya menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara lain.
“Kami mendesak Kepulauan Solomon untuk menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara lain daripada mempolitisasi isu domestik Indonesia demi agenda kelompok separatis,” ujarnya.
Sukamta juga menawarkan tiga pendekatan untuk merespons isu Papua, yakni perlindungan masyarakat sipil, penguatan pembangunan dan kesejahteraan, serta diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik.
Menurutnya, persoalan HAM di Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan masyarakat. Ia menyoroti warga sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan anak-anak, yang menurutnya turut menjadi korban kekerasan bersenjata.
“Kami mendorong evaluasi penegakan hukum agar tetap humanis, preventif, serta mengutamakan keselamatan publik demi perdamaian yang berkeadilan,” katanya.
Di sisi lain, Sukamta menilai pemenuhan HAM juga harus dilakukan melalui pembangunan. Ia menyebut akses kesehatan, pendidikan, konektivitas digital, dan penguatan ekonomi masyarakat adat sebagai bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat Papua.
Sukamta juga mendorong negara-negara Pasifik terlibat dalam kerja sama pembangunan secara konstruktif.
“Melalui fungsi diplomasi parlemen, Komisi I DPR RI membuka ruang dialog dan siap mengundang parlemen serta pemimpin Kepulauan Solomon guna melihat langsung fakta kemajuan, penegakan hukum, dan implementasi perlindungan HAM di Papua secara transparan dan setara,” tuturnya.
Ia menambahkan, hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik perlu dibangun melalui dialog dan pertukaran informasi yang berimbang. Menurutnya, perhatian negara-negara Melanesia terhadap Papua merupakan hal yang wajar, tetapi sebaiknya didasarkan pada data yang terverifikasi.
Komisi I DPR, kata Sukamta, tetap berkomitmen mengawal kedaulatan Indonesia sekaligus memastikan pemenuhan hak pembangunan masyarakat Papua.
Penulis : lazir
Editor : ameri
