JAKARTA — Sejumlah agenda penting menanti DPR RI pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pembahasan di berbagai alat kelengkapan dewan mencakup isu hukum, pendidikan, perlindungan korban kekerasan seksual, masyarakat adat, peternakan, hingga penyelenggaraan ibadah haji.
Dua agenda yang cukup menjadi perhatian berlangsung di Komisi VII dan Komisi VIII. Komisi VII dijadwalkan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI).
Uji kelayakan tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda penyampaian visi dan misi serta pendalaman terhadap calon anggota Dewas LPP RRI.
Rangkaian proses itu kemudian dilanjutkan pada pukul 16.00 WIB dengan pengambilan keputusan atas hasil fit and proper test calon anggota Dewas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031.
Di waktu yang sama, Komisi XII menggelar rapat audiensi dengan DPRD Kabupaten Barito Utara. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.
RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Komisi III
Isu hukum juga menjadi salah satu agenda utama DPR hari ini. Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 10.00 WIB.
RDPU menghadirkan Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Dr. Pujiono Suwadi serta akademisi Universitas Trisakti Dr. Albert Aries.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Masukan dari Komisi Kejaksaan dan kalangan akademisi diharapkan dapat memperkaya pembahasan RUU yang selama ini menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset hasil kejahatan.
Pada pukul 13.00 WIB, Komisi III kembali menggelar RDP dan RDPU dengan sejumlah pihak terkait persoalan di Kabupaten Luwu.
Mereka yang diundang antara lain Bupati Luwu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan, Kapolres Luwu, Direktur Utama PT Masmindo Dwi Area, serta Ketua Anak Adat Rante Balla Menggugat.
Agenda tersebut merupakan lanjutan RDPU yang telah digelar pada 29 September 2026.
DPR Bahas Besaran BPIH 2027
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI akan membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M.
Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII dengan Panja Pemerintah Kementerian Haji dan Umrah RI, Kepala Badan Pelaksana, serta Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB.
Pembahasan difokuskan pada rincian besaran komponen BPIH 2027. Setelah pembahasan, Panja Komisi VIII bersama Panja Pemerintah juga dijadwalkan mengambil keputusan mengenai BPIH.
Agenda pembahasan BPIH berlanjut pada pukul 15.00 WIB melalui rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH.
Dalam rapat tersebut, Menteri Haji dan Umrah akan menyampaikan hasil pembahasan pemerintah mengenai BPIH 1448 H/2027 M. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPR akan menyampaikan pandangan sebelum dilakukan pengesahan dan penetapan BPIH 2027.
Perlindungan Korban Kekerasan Seksual
Komisi XIII DPR RI juga menggelar agenda yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual.
Rapat Dengar Pendapat dan RDPU dijadwalkan menghadirkan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketua Komnas Perempuan, serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram.
Agenda rapat adalah memperkuat perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban kekerasan seksual.
Pembahasan ini menjadi ruang bagi DPR untuk mendengar masukan dari lembaga yang selama ini bersinggungan langsung dengan perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak mereka.
Guru, Masyarakat Adat hingga Peternak Ayam Petelur
Pada pukul 13.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar pleno RDPU dengan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.
Di sektor pendidikan, Komisi X DPR RI pada pukul 14.00 WIB menggelar RDPU dengan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, serta Ketua Umum Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia (PERISAI) Anton Putrawan.
Mereka akan memberikan masukan mengenai tata kelola guru dalam RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Sementara itu, Komisi IV DPR RI akan mendengarkan aspirasi Pinsar Petelur Nasional (PPN) pada pukul 13.00 WIB. Pembahasan diarahkan pada persoalan usaha dan keberlanjutan peternak ayam petelur rakyat.
Aspirasi Warga dan Persoalan Tanah
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI juga memiliki sejumlah agenda terkait persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pada pukul 10.00 WIB, BAM menggelar RDPU dengan Forum Komunikasi Warga KWINI 8 Bersatu untuk mendengarkan aspirasi mengenai kepastian hukum dan penyelesaian perselisihan penguasaan lahan di Jalan KWINI Nomor 8, Jakarta Pusat.
Kemudian pukul 13.00 WIB, BAM kembali menggelar RDPU dengan perwakilan warga RW 06 Kelurahan Kebon Sirih.
Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait tukar guling dan pembongkaran Masjid Al-Hurriyah yang berdiri di atas tanah wakaf.
Selain itu, Komisi XI DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada pukul 10.00 WIB.
Agenda rapat membahas ketentuan mengenai standar wajar LPS.
Adapun Pansus DPR RI pada pukul 13.30 WIB dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, serta Kepala Biro Hukum.
Dengan padatnya agenda tersebut, Rabu, 7 Oktober 2026 menjadi salah satu hari kerja DPR RI yang diwarnai pembahasan lintas sektor, mulai dari legislasi, hukum, pendidikan dan perlindungan masyarakat hingga persoalan ekonomi serta penyelenggaraan ibadah haji.
Penulis : lazir
Editor : ameri
