JAKARTA — Sejumlah agenda penting mewarnai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 28 September 2026. Pembahasan regulasi menjadi salah satu agenda utama, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga RUU Satu Data Indonesia.
Pada pukul 10.00 WIB, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) melanjutkan pembahasan tingkat I RUU tentang Satu Data Indonesia. Rapat dijadwalkan membahas lanjutan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.
Di waktu yang sama, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah akademisi, yakni Dr. Ari Yusuf Amir, SH, MH, Dr. Sulaiman Batubara, serta Dr. M. Said Bakhri, SH, MH.
RDPU tersebut membahas masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Agenda legislasi lainnya digelar Komisi IX DPR RI yang menerima Forum Komunikasi Persaudaraan Ojek Online. Pertemuan ini membahas masukan dan aspirasi terkait RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Komisi XIII DPR RI dijadwalkan melakukan rapat dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong.
Rapat tersebut membahas penjelasan dan tindak lanjut hasil inspeksi mendadak Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Memasuki pukul 11.00 WIB, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Gubernur Bank Indonesia. Pertemuan tersebut mengagendakan pembahasan agenda kerja Bank Indonesia.
Pada pukul 13.00 WIB, perhatian beralih ke sektor pendidikan. Komisi X DPR RI menggelar RDPU dengan Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI), Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, serta Ikatan Praktisi Analisis Perilaku Indonesia (IPAPI).
RDPU tersebut menjadi forum untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi di bidang pendidikan.
Di waktu yang sama, Komisi XIII kembali menggelar rapat dengan Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembahasannya mengenai transformasi dan kesiapan pelaksanaan pendidikan di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.
Agenda lainnya datang dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. BAKN menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Rapat tersebut membahas penelaahan BAKN terkait sinkronisasi dan harmonisasi siklus APBD dan APBN.
Sore harinya, pukul 15.00 WIB, Komisi XIII melanjutkan rapat dengan Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum. Agenda rapat membahas percepatan persiapan sarana dan prasarana serta manajemen Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Selain agenda komisi dan alat kelengkapan dewan, pada pukul 14.00 WIB Biro Umum DPR RI juga menjadwalkan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai layanan penanganan kegawatdaruratan dan pengamanan bagi anggota DPR RI.
Kegiatan tersebut melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Kesehatan RI serta dijadwalkan berlangsung di Ruang Abdul Muis.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan padatnya kegiatan DPR RI pada awal pekan, dengan pembahasan mencakup legislasi, ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga layanan dan pengamanan bagi anggota dewan.
Penulis : amanda az
Editor : ami
