JAKARTA — Di tengah gelombang demonstrasi yang akan berlangsung di DPR Gedung DPR/MPR, Senayan, Kamis (27/8/2026), aktivitas DPR RI tetap berjalan seperti biasa. Para anggota dewan dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda persidangan mulai dari rapat paripurna, rapat kerja, rapat dengar pendapat (RDP), hingga uji kelayakan calon pejabat.
Agenda DPR hari ini dibuka dengan Rapat Paripurna pada pukul 09.30 WIB. Sidang tersebut memuat sejumlah agenda penting, salah satunya pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Paripurna juga akan membahas perubahan kelima Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025-2029 serta perubahan keempat Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Agenda tersebut akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Tidak kalah penting, Komisi XI DPR RI akan melaporkan hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Paripurna juga akan mendengarkan laporan Komisi III mengenai perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
DPR turut dijadwalkan membahas RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembahasan ini menyangkut pendapat fraksi-fraksi sebelum RUU tersebut diputuskan menjadi RUU usul DPR RI.
Agenda pagi ditutup dengan laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Setelah paripurna, agenda DPR berlanjut pada siang hingga sore hari di sejumlah komisi.
Pada pukul 12.30 WIB, Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan menggelar RDP dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi I.
Sementara pada pukul 13.00 WIB, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, serta Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia.
Rapat tersebut akan membahas pokok-pokok RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 sekaligus pembentukan panitia kerja (Panja).
Di waktu yang sama, Komisi II DPR RI menggelar RDP dengan Kepala Badan Bank Tanah dan jajaran. Pertemuan ini akan mengevaluasi kinerja Badan Bank Tanah selama empat tahun terakhir, termasuk berbagai persoalan, kendala, serta proyeksi yang dihadapi lembaga tersebut.
Komisi VII DPR RI juga memiliki agenda penting. Panja Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif akan menggelar RDP bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata.
Pembahasannya mencakup dukungan akses pembiayaan dan permodalan bagi industri kecil dan menengah (IKM), UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif di sektor pariwisata. Selain itu, rapat akan membahas koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, isu kesehatan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Komisi ini dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Menteri Kesehatan pada pukul 13.00 WIB.
Salah satu agenda utamanya adalah mengevaluasi penanganan dan pemulihan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), sekaligus membahas perkembangan penanganan bencana di wilayah Sumatera.
Komisi IX juga akan membahas penguatan perlindungan, kesejahteraan, dan kesehatan jiwa tenaga medis serta tenaga kesehatan. Pembahasan mencakup kebijakan deteksi dini, pemeriksaan kesehatan jiwa secara berkala, hingga ketersediaan layanan dan sistem dukungan kesehatan jiwa bagi para tenaga kesehatan.
Beranjak ke sore hari, Komisi XI DPR RI pada pukul 14.00 WIB dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Agenda utamanya adalah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kedua calon tersebut.
Kemudian pada pukul 14.30 WIB, Pansus RUU Daerah Kepulauan kembali menggelar RDPU. Kali ini, Pansus menghadirkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Sajogyo Institute di Ruang Rapat Komisi I.
Padatnya agenda tersebut menunjukkan aktivitas legislasi dan pengawasan DPR tetap berlangsung di tengah situasi politik dan sosial yang dinamis pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Sejumlah agenda yang dibahas hari ini juga bersinggungan langsung dengan kepentingan publik, mulai dari APBN 2027, RUU Perampasan Aset, kehutanan, UMKM, kesehatan masyarakat terdampak bencana, hingga tata kelola daerah kepulauan.
Penulis : lazir
Editor : ameri
