JAKARTA – Sejumlah agenda penting akan mewarnai kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (20/8/2026). Dari pembahasan RUU Penyiaran, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2025, konflik agraria, hingga persoalan ketahanan pangan masuk dalam agenda rapat alat kelengkapan dewan.
Pembahasan dimulai sejak pagi. Badan Legislasi (Baleg) dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pukul 10.00 WIB.
Pada waktu yang sama, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Agenda Banggar mencakup laporan dan pengesahan hasil kerja panja, penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, penandatanganan naskah RUU, hingga pengambilan keputusan untuk melanjutkan pembahasan ke Pembicaraan Tingkat II.
Konflik Agraria Jadi Sorotan
Isu pertanahan juga mendapat porsi besar dalam agenda DPR. Komisi II dijadwalkan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, kepala daerah, jajaran Kantor Wilayah BPN, hingga perwakilan masyarakat dari Tangerang, Banten dan Pelalawan, Riau.
Pembahasan akan menyoroti peningkatan status hak atas tanah warga di empat desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Selain itu, rapat juga membahas penyelesaian dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan (HPL) kawasan transmigrasi Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, dengan luas mencapai 6.619 hektare.
Persoalan konflik agraria juga dibahas Komisi III. Komisi ini mengagendakan RDP dan RDPU bersama Bareskrim Polri serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk membahas persoalan pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural.
Sementara itu, Komisi IV akan membahas rencana kerja dan anggaran Badan Karantina untuk 2027 bersama pejabat eselon I lembaga tersebut.
Ketahanan Pangan dan Nelayan
Pada siang hari, isu ketahanan pangan kembali menjadi perhatian. Komisi IV menerima Forum Komunikasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) untuk mendengarkan aspirasi mengenai penguatan kelembagaan, peran, serta status kepegawaian POPT.
Penguatan posisi POPT dinilai berkaitan erat dengan upaya menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Komisi IV juga dijadwalkan menerima DPRD Kabupaten Sukabumi dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi. Pertemuan tersebut akan membahas persoalan yang dihadapi nelayan sekaligus penguatan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan.
Agenda Komisi IV kemudian ditutup dengan pelantikan pimpinan komisi pada pukul 15.00 WIB.
Pemerintah Bahas Pertanggungjawaban APBN 2025
Komisi V DPR RI pada pukul 13.00 WIB dijadwalkan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan sejumlah kementerian/lembaga. Mereka yang diundang antara lain Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas.
Rapat tersebut akan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Komisi IX menggelar sejumlah agenda audiensi. Di antaranya bersama Asia-Pacific Urban Designers (APUD), Sekretariat Bersama Forum Komunikasi Dermawan Darah-Komité Donor Darah Indonesia, serta Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNASLIPKES) dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI).
Gempa NTT Jadi Bahasan Dialektika Demokrasi
Isu gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadi perhatian dalam agenda DPR hari ini. Pada pukul 13.00 WIB, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga.”
Diskusi tersebut menghadirkan Pimpinan Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Anggota DPR RI dari Dapil NTT I Benny K Harman, Gubernur NTT Melkiades Laka Lena, serta pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Diskusi akan dimoderatori Rona Marina dari Metro TV.
Forum ini menjadi ruang untuk membahas gempa NTT tidak hanya dari sisi geologi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat, kebijakan pemerintah, serta langkah mitigasi bencana.
Agenda Pansus dan BKSAP
Selain agenda komisi, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) pada pukul 13.30 WIB akan menggelar Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia. Agenda utamanya adalah pertemuan dengan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia serta pembahasan lainnya.
Di sisi lain, Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dijadwalkan menggelar rapat pada pukul 09.30 WIB di ruang rapat Komisi I.
Kemudian pada pukul 12.30 WIB, Pansus RUU tentang Hukum Perdata Internasional akan menggelar rapat pimpinan di ruang rapat Komisi XII.
Dengan beragam agenda tersebut, aktivitas DPR RI pada Kamis ini mencakup isu legislasi, anggaran, pertanahan, konflik agraria, ketahanan pangan, kelautan, kesehatan hingga penanganan bencana. Sejumlah pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari proses DPR menyerap aspirasi publik sekaligus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Penulis : guntar
Editor : gunawan tarigan
