Topik konflik agraria

Gedung DPR RI (dok. rentak.id)

Parlemen

Agenda DPR RI Hari Ini, Kamis 20 Agustus 2026: RUU Penyiaran hingga Konflik Agraria Dibahas

Parlemen | Kamis, 20 Agustus 2026 - 08:33 WIB

Kamis, 20 Agustus 2026 - 08:33 WIB

Pembahasan dimulai sejak pagi. Badan Legislasi (Baleg) dijadwalkan menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pukul 10.00 WIB.

Nasional

Konflik Agraria Sentuh 34.323 Desa, Mendes PDT Dorong Penyelesaian Terpadu

Nasional | Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:24 WIB

RENTAK.ID – Pemerintah memetakan puluhan ribu desa yang berada di dalam maupun berbatasan langsung dengan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan konflik…

Gedung DPR RI (dok. rentak.id)

Parlemen

Jadwal Agenda DPR Hari Ini, Kamis 9 Juli 2026: Bahas Jalan Tol, Satu Data Indonesia hingga Pusat Finansial Internasional

Parlemen | Kamis, 9 Juli 2026 - 06:02 WIB

Kamis, 9 Juli 2026 - 06:02 WIB

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, penyusunan RUU Satu Data Indonesia, hingga pembahasan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Nasim Khan  (dok. rentak.id)

Nasional

Gula Impor Menggila, DPR: Petani Tebu Jangan Dikorbankan!

Nasional | Jumat, 10 April 2026 - 07:59 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 07:59 WIB

“Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, sama saja dengan mematikan petani tebu secara perlahan. Keuntungan impor memang cepat, tapi dampaknya fatal bagi industri nasional,” ujar Nasim.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Masyhud Asyhari (foto.lazir)

Hukum

Pakar UII Bongkar Patologi Birokrasi Pertanahan, Desak Pembentukan Peradilan Agraria

Hukum | Rabu, 4 Februari 2026 - 15:35 WIB

Rabu, 4 Februari 2026 - 15:35 WIB

“Tidak semua tanah yang hari ini disebut tanah negara itu bebas begitu saja untuk dibagikan. Ada sejarah hukum, ada relasi hak, dan ada kepentingan warga negara yang harus dihormati,” tegasnya.

Ilustrasi visual berbasis AI – Dokumentasi Contentro

Nasional

Hutan Dikuasai Negara dan Korporasi, Rakyat Menanggung Bencana

Nasional | Sabtu, 27 Desember 2025 - 15:03 WIB

Sabtu, 27 Desember 2025 - 15:03 WIB

“Bencana ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatra. Di Kalimantan, hampir setiap hari terjadi bencana dan rumah-rumah tenggelam. Ini menunjukkan bahwa bencana berkaitan dengan izin-izin yang diterbitkan negara,” ujar Giat.

Jerry Nababan (dok. rentak.id)

Hukum

Klaim Somasi Tidak Sah, Kuasa Hukum Pengguna Lahan Pulogadung Soroti Formalitas dan Sejarah Pengelolaan

Hukum | Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:13 WIB

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:13 WIB

“Ini cacat formal. Dalam praktik hukum, hal-hal mendasar seperti tanggal, tempat, dan legal standing pemberi kuasa adalah syarat mutlak,” tegas Jerry kepada awak media, Sabtu (13/12/2025)

Gedung DPR (foto.dok. rentak.id)

Parlemen

DPR Gelar Rangkaian Rapat Penting, Bahas KUHAP, HAM Riau hingga Evaluasi Tata Niaga Gula

Parlemen | Senin, 29 September 2025 - 08:42 WIB

Senin, 29 September 2025 - 08:42 WIB

Isu yang diangkat beragam, mulai dari revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), evaluasi kinerja BUMN, konflik agraria dan HAM di Riau, hingga eliminasi penyakit tuberkulosis (TB).

Gedung DPR (foto.dok. rentak.id)

Parlemen

Agenda Parlemen DPR Hari Ini, 24 September 2025: Pembahasan RUU BUMN hingga Masalah Pertanahan

Parlemen | Rabu, 24 September 2025 - 08:07 WIB

Rabu, 24 September 2025 - 08:07 WIB

Komisi VI DPR RI menggelar RDPU bersama pakar hukum dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Jenderal Soedirman, dan STIH IBLAM.

Praktisi hukum dari Kantor Hukum JHN Partner, Hardius Karo Karo (dok. rentak.id)

Nasional

Kebijakan ATR/BPN Lindungi Lahan Pertanian Dinilai Langkah Strategis Jaga Ketahanan Nasional

Nasional | Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:37 WIB

Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:37 WIB

“Lahan pertanian adalah sumber kehidupan. Jangan sampai sawah berubah jadi kawasan industri atau perumahan hanya demi kepentingan sesaat. Negara harus hadir untuk melindungi petani dan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga,” ujar Hardius di Jakarta, Kamis, (28/8/2025)