JAKARTA — Rentetan banjir dan longsor yang kembali melanda berbagai wilayah Indonesia di penghujung 2025 menjadi pengingat keras tentang rapuhnya relasi manusia dengan alam. Bencana yang datang berulang sepanjang tahun ini kian dipahami bukan sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari cara pengelolaan ruang hidup yang kian menjauh dari keseimbangan ekologis.
Refleksi tersebut mengemuka dalam diskusi akhir tahun bertajuk Hutan Kita, Ibu Kita yang digelar di Jakarta, Senin (22/12/2025). Forum ini menghadirkan akademisi, ilmuwan, pegiat lingkungan, perwakilan Masyarakat Adat, hingga generasi muda untuk membedah akar persoalan bencana ekologis yang terus berulang di berbagai daerah.
Para pembicara sepakat bahwa perubahan cara pengelolaan ruang hidup—yang semakin mengabaikan pengetahuan lokal dan kearifan masyarakat—telah memperbesar risiko bencana serta mewariskan kerentanan ekologis kepada generasi berikutnya.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Giat Perwangsa, menilai maraknya bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan, tidak terlepas dari penerbitan izin-izin yang menggerus ruang hidup masyarakat.
“Bencana ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sumatra. Di Kalimantan, hampir setiap hari terjadi bencana dan rumah-rumah tenggelam. Ini menunjukkan bahwa bencana berkaitan dengan izin-izin yang diterbitkan negara,” ujar Giat.
Menurutnya, pengalaman Masyarakat Adat menunjukkan bahwa sebelum izin diberikan secara masif, bencana ekologis bukan bagian dari kehidupan sehari-hari komunitas adat. “Masyarakat Adat sudah mengidentifikasi tempat tinggalnya selama ratusan bahkan ribuan tahun. Bencana alam mulai muncul setelah izin-izin itu hadir,” katanya.
Sorotan lain mengarah pada ketimpangan penguasaan kawasan hutan yang dinilai menjadi akar persoalan. Head of Peusangan Elephant Conservation Initiative WWF Indonesia, Robi Royana, memaparkan bahwa dari sekitar 120,4 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, sekitar 65 persen dikelola pemerintah, 25 persen oleh swasta, dan sebagian kecil lainnya untuk kepentingan non-rakyat.
“Masalahnya, masyarakat hanya mengelola sekitar 4 koma sekian persen. Jika melihat komposisi ini, justru di bagian terbesarlah perbaikan harus dilakukan. Tata guna lahan kita menjadi penyebab utama bencana-bencana ini,” tegas Robi.
Ia menambahkan, selama ini pergeseran pengelolaan lahan dari korporasi ke rakyat tidak pernah terjadi secara terencana. “Perubahan itu sering terjadi by accident, misalnya karena protes atau konflik, bukan by design,” ujarnya.
Sebagai solusi mendasar, Robi mengusulkan perubahan Undang-Undang Kehutanan. Menurutnya, pengelolaan wilayah hulu seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, sementara sektor swasta berperan di hilir dalam pengolahan hasil.
Arah kebijakan pembangunan nasional pun dinilai turut memperparah ketimpangan tersebut. Ketika ruang hidup masyarakat semakin menyempit dan peran mereka di wilayah hulu melemah, keputusan pembangunan cenderung berpijak pada logika investasi jangka pendek.
Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa, menilai konsep keberlanjutan yang dianut kebijakan pembangunan Indonesia masih lemah. “Alam bukan sekadar komoditas atau stok kapital. Alam adalah sistem hidup dengan fungsi yang tidak dapat digantikan oleh modal buatan manusia,” katanya.
Ia menegaskan, negara memiliki kewajiban memastikan pemanfaatan sumber daya alam benar-benar memenuhi prinsip kemanfaatan bagi rakyat, pemerataan, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat.
Dampak dari pengabaian pengetahuan lokal dan batas ekologis ini dirasakan langsung oleh generasi muda. Koordinator Climate Rangers, Ginanjar Ariyasuta, menilai generasi muda saat ini menanggung beban dari keputusan-keputusan yang tidak mereka buat.
“Bencana yang terus berulang seharusnya menjadi titik balik moral bagi para pengambil keputusan. Perubahan harus terjadi sekarang, dan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan. Kesadaran dan gerakan masyarakat juga sangat penting,” ujarnya.
Di penghujung tahun, rangkaian bencana ekologis sepanjang 2025 menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan sekadar fenomena alam, melainkan akumulasi dari cara ruang hidup diperlakukan selama ini. Menatap tahun mendatang, refleksi ini meninggalkan satu pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini akan terus menunggu bencana berikutnya, atau mulai memperbaiki cara menjaga alam agar beban yang sama tak lagi diwariskan kepada generasi setelahnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
