JAKARTA — Sejumlah agenda strategis dibahas DPR RI melalui rapat di berbagai komisi pada Senin (29/9/2025).
Isu yang diangkat beragam, mulai dari revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), evaluasi kinerja BUMN, konflik agraria dan HAM di Riau, hingga eliminasi penyakit tuberkulosis (TB).
Bahas Revisi KUHAP di Komisi III
Komisi III DPR RI memulai agenda pagi dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, dan Aliansi Advokat Pemerhati Keadilan.
Rapat ini digelar untuk menjaring masukan terkait revisi KUHAP.
Pada siang harinya, Komisi III kembali menggelar RDPU dengan Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, LBH Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia.
Diskusi tersebut memperdalam usulan dan kritik terhadap draf KUHAP yang tengah digodok.
Komisi VI Evaluasi BUMN dan Tata Niaga Gula
Di waktu yang sama, Komisi VI menggelar rapat dengan PT ANTAM Tbk, PT INALUM, dan PT Vale Indonesia Tbk.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi kinerja korporasi semester I 2025 dan rencana aksi hingga akhir 2025 serta tahun 2026.
Siang hingga sore hari, Komisi VI juga mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Salah satu agenda utama yakni pembahasan pengesahan ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk bahan bangunan dan konstruksi.
Menjelang petang, rapat dilanjutkan bersama Menteri Perdagangan, ID Food, Bulog, dan PTPN. Fokus pembahasan kali ini adalah evaluasi dan perbaikan tata niaga gula nasional serta tindak lanjut hasil RDPU dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
Komisi VIII dan Isu Pendidikan Islam
Komisi VIII DPR RI juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis).
Rapat membahas pelaksanaan program dan anggaran Pendis tahun 2025 serta sejumlah isu aktual di bidang pendidikan keagamaan.
Isu HAM dan Konflik Agraria di Riau
Komisi XIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB mengadakan rapat gabungan yang membahas persoalan HAM terkait kebijakan tata kelola tanah di Provinsi Riau.
Rapat dihadiri oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham, Ketua Komnas HAM, Ketua LPSK, serta perwakilan masyarakat korban konflik agraria dan organisasi mahasiswa dari Pelalawan dan Inhu, Riau.
Pada pukul 14.00 WIB, Komisi XIII melanjutkan pembahasan bersama sejumlah lembaga HAM seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI, LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Komisi IX Bahas Eliminasi Tuberkulosis
Komisi IX DPR RI juga memusatkan perhatian pada sektor kesehatan. Melalui rapat Panitia Kerja (Panja), mereka membahas penguatan sistem manajemen data terpadu untuk memantau program eliminasi tuberkulosis (TB).
Komisi X dan Program Menpora Baru
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru dilantik.
Agenda rapat meliputi perkenalan Menpora serta pemaparan program kerja, termasuk arah kebijakan pembinaan olahraga dan kepemudaan ke depan.
Baleg Susun RUU Pembinaan Ideologi Pancasila
Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat Panja untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Rangkaian Pembahasan Strategis
Agenda rapat DPR RI hari ini menunjukkan fokus lembaga legislatif dalam membenahi sejumlah sektor vital.
Mulai dari reformasi hukum, penyelesaian konflik agraria, penguatan kesehatan masyarakat, hingga perbaikan tata niaga pangan menjelang penutupan tahun 2025.
Sejumlah keputusan dari rapat ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih jelas bagi pemerintah dan masyarakat.
