JAKARTA – Aktivitas di Gedung DPR RI, Senayan, kembali bergeliat pada Selasa (31/3/2026). Sejumlah komisi dan alat kelengkapan dewan menggelar rapat penting dengan beragam agenda strategis, mulai dari pembahasan RUU, evaluasi kinerja BUMN, hingga isu penegakan hukum dan digitalisasi.
Sejak pagi hari, agenda sudah dimulai secara paralel di berbagai ruang rapat.
Pada pukul 10.00 WIB, Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat BAKN, Gedung Nusantara II lantai 3. Pansus menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Ketua Umum PerCa Indonesia, Komnas Perempuan, serta KPAI untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan regulasi tersebut.
Di waktu yang sama, Komisi III DPR RI juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU dengan Kapolda Metro Jaya serta kuasa hukum Andrie Yunus. Agenda ini menyoroti perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap anggota Kontras, yang menjadi perhatian publik.
Memasuki siang hari, tepat pukul 11.00 WIB, Komisi XI mengadakan rapat panja membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Sementara itu, pukul 12.00 WIB, suasana berbeda hadir lewat diskusi publik bertajuk Dialektika Demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Mengangkat tema “Halal Bihalal Memperkuat Kebersamaan Wartawan dan Anggota Dewan”, diskusi ini menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni dan Ketua KWP Ariawan, dengan moderator Sopian dari Akurat.co.
Memasuki sesi siang pukul 13.00 WIB, sejumlah agenda strategis kembali digelar secara bersamaan. Komisi I mengadakan RDPU Panja Ruang Digital dengan menghadirkan pakar seperti Dr. Pratama Persadha (CISSREC) dan Ismail Fahmi (Drone Emprit), membahas dinamika dan tata kelola ruang digital di Indonesia.
Pada waktu yang sama, Badan Legislasi (Baleg) melanjutkan penyusunan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Komisi II menggelar rapat kerja dengan Menteri ATR/Kepala BPN, membahas program kerja 2026, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 2025, hingga isu krusial seperti pendaftaran tanah, digitalisasi pertanahan, dan sertifikat elektronik.
Masih di jam yang sama, Komisi III kembali menggelar RDPU dengan sejumlah organisasi hakim, termasuk IKAHI, Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc, dan IPASPI, untuk menyerap masukan terkait RUU Jabatan Hakim.
Tak kalah penting, Komisi VI menggelar RDP dengan jajaran direksi BUMN sektor tambang, yakni PT INALUM, PT ANTAM, PT Bukit Asam, dan PT Timah. Agenda mencakup evaluasi kinerja korporasi 2025, roadmap bisnis 2026, hingga isu moratorium refinery alumina dan smelter aluminium.
Menutup rangkaian agenda hari ini, pukul 15.00 WIB, Komisi II kembali menggelar rapat kerja dan RDP dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, serta pimpinan Ombudsman RI. Rapat ini membahas program kerja tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 2025.
Padatnya agenda hari ini mencerminkan tingginya intensitas kerja parlemen dalam mengawal berbagai isu strategis nasional, mulai dari reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan sektor ekonomi dan digital.
Penulis : lazir
Editor : ameri
