Hukum | Rabu, 16 September 2026 - 08:49 WIB
Perkara tersebut menyeret PT Hibarnas Jaya, agen penyalur LPG 3 Kg PT Pertamina Patra Niaga sekaligus subagen Bright Gas 5,5 Kg milik PT Caraka Purwa Nagano.
Nasional | Selasa, 11 Agustus 2026 - 16:49 WIB
“Perusahaan perlu mengenali risiko persaingan usaha sejak dari internal. Jangan sampai persoalan baru disadari setelah terjadi pelanggaran dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Pencegahan harus menjadi bagian dari cara perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari,” kata Gopprera, Selasa (11/8/2026)
Ekonomi | Sabtu, 1 Agustus 2026 - 09:20 WIB
Ketua KPPU, Gopprera Panggabean, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk memperjelas dugaan pelanggaran sekaligus mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nasional | Kamis, 30 Juli 2026 - 12:36 WIB
“Kerja sama ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat tata kelola ekonomi digital Indonesia agar semakin adil, kompetitif, inovatif, dan berintegritas. Kami mengapresiasi komitmen KTP2JB dalam membangun kemitraan yang diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, masyarakat, dan perkembangan ekonomi digital nasional,”ujar Gopprera, Kamis (30/7/2026)
Nasional | Rabu, 29 Juli 2026 - 10:36 WIB
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum KPPU Mendengar bertajuk “Kebijakan Aksi Korporasi untuk Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat” yang berlangsung di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Nasional | Senin, 30 Maret 2026 - 08:46 WIB
“Perkara yang disidangkan tercatat dengan Nomor 14/KPPU-M/2025. Kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia, ” demikian info yang diterima dari pihak Humas DKPP, Senin (30/3/2026).
Nasional | Selasa, 24 Maret 2026 - 12:08 WIB
“Pembacaan putusan ini merupakan bagian dari komitmen KPPU untuk menuntaskan proses pemeriksaan perkara yang saat ini telah berada pada tahap akhir musyawarah Majelis Komisi,” ujar Fanshurullah, Selasa (24/3/2026).
Ekonomi | Selasa, 10 Februari 2026 - 07:44 WIB
“Majelis Komisi menilai para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan yang bertujuan menghambat pelaku usaha lain, sehingga melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” ujar Deswin dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026)
Ekonomi | Senin, 9 Februari 2026 - 15:33 WIB
“Pasar pangan dan komoditas strategis saat ini sudah sepenuhnya bersifat global. Struktur pasar internasional secara langsung memengaruhi harga, pasokan, dan kesejahteraan nasional,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU, Senin (9/2/2026).
Nasional | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:55 WIB
“Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam tender pembangunan RSUD Kabupaten Bogor telah terjadi persekongkolan yang nyata, baik antar pelaku usaha maupun dengan pihak panitia pengadaan,” ujar Deswin Nur, Selasa (27/1/2026).