Nasional | Senin, 30 Maret 2026 - 08:46 WIB
“Perkara yang disidangkan tercatat dengan Nomor 14/KPPU-M/2025. Kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan atas pengambilalihan saham PT Agro Bumi Kaltim dan PT Nusantara Agro Sentosa oleh PT Evans Indonesia, ” demikian info yang diterima dari pihak Humas DKPP, Senin (30/3/2026).
Nasional | Selasa, 24 Maret 2026 - 12:08 WIB
“Pembacaan putusan ini merupakan bagian dari komitmen KPPU untuk menuntaskan proses pemeriksaan perkara yang saat ini telah berada pada tahap akhir musyawarah Majelis Komisi,” ujar Fanshurullah, Selasa (24/3/2026).
Ekonomi | Selasa, 10 Februari 2026 - 07:44 WIB
“Majelis Komisi menilai para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan yang bertujuan menghambat pelaku usaha lain, sehingga melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” ujar Deswin dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026)
Ekonomi | Senin, 9 Februari 2026 - 15:33 WIB
“Pasar pangan dan komoditas strategis saat ini sudah sepenuhnya bersifat global. Struktur pasar internasional secara langsung memengaruhi harga, pasokan, dan kesejahteraan nasional,” ujar Ifan, sapaan akrab Ketua KPPU, Senin (9/2/2026).
Nasional | Selasa, 27 Januari 2026 - 09:55 WIB
“Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam tender pembangunan RSUD Kabupaten Bogor telah terjadi persekongkolan yang nyata, baik antar pelaku usaha maupun dengan pihak panitia pengadaan,” ujar Deswin Nur, Selasa (27/1/2026).
Parlemen | Kamis, 6 November 2025 - 08:26 WIB
Pada pukul 10.00 WIB, Komisi III mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan organisasi profesi, di antaranya Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Dr. H. Irfan Ardiyansyah. Pertemuan ini membahas masukan untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Komisi III menilai keterlibatan akademisi penting untuk memastikan penyempurnaan sistem peradilan pidana berjalan sesuai kebutuhan zaman.
Ekonomi | Selasa, 30 September 2025 - 09:25 WIB
Putusan ini dibacakan dalam sidang Majelis Komisi yang dipimpin Rhido Jusmadi bersama anggota M. Fanshurullah Asa dan M. Noor Rofieq, di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Nasional | Kamis, 11 September 2025 - 08:18 WIB
Sidang ini membahas Perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 yang mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ekonomi | Jumat, 15 Agustus 2025 - 14:43 WIB
“Keterlibatan seluruh anggota KPPU ini menyikapi besarnya jumlah terlapor dalam perkara ini, yaitu 97 perusahaan fintech, yang menjadi jumlah terlapor terbanyak dalam satu perkara sepanjang sejarah KPPU,” ujar Deswin dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025)
Ekonomi | Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:35 WIB
“Keterlambatan notifikasi ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, perusahaan wajib melapor dalam jangka waktu 30 hari sejak transaksi efektif secara hukum,” ujar Kepala Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal KPPU, Deswin Nur, di Jakarta, diterima Selasa, (12/8/2025).
