Topik Sengketa Tanah

Gedung DPR RI (dok. rentak.id)

Parlemen

Parlemen Padat Agenda, Isu Haji hingga Revisi UU Ketenagakerjaan Dibahas Serentak

Parlemen | Selasa, 14 April 2026 - 08:12 WIB

Selasa, 14 April 2026 - 08:12 WIB

Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa komisi langsung menggelar rapat kerja. Komisi IV DPR RI, misalnya, bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Pada waktu yang sama, Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Mbah Tupon terima sertipikat dengan haru biru (dok. bpn-atr)

Nasional

Tangis Syukur Mbah Tupon Pecah, Sertipikat Tanah Akhirnya Kembali Usai Diterpa Mafia Tanah

Nasional | Senin, 13 April 2026 - 08:21 WIB

Senin, 13 April 2026 - 08:21 WIB

“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Tanpa dukungan luar biasa ini, hampir mustahil sertipikat tersebut bisa kembali ke tangan Mbah Tupon,” ujar Suki Ratnasari dalam kegiatan serah terima sertipikat, Kamis (9/4/2026).

Menteri ATR-BPN Nusron Wahid (dok. rentak.id)

Nasional

Menteri ATR/BPN Tegaskan Sengketa Tanah Tanjung Bunga Merupakan Kasus Lama: “Kami Sedang Berbenah Sistem”

Nasional | Senin, 10 November 2025 - 13:36 WIB

Senin, 10 November 2025 - 13:36 WIB

“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron di Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Nusron Wahid. (dok.rentak.id)

Nasional

Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nusron Wahid Tegaskan Tak Ada Kasus Baru Sengketa Tanah

Nasional | Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:31 WIB

Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:31 WIB

“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Belum ada produk kita selama setahun ini digugat atau bermasalah dengan pihak lain,” ujar Nusron usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Kuasa hukum dari Firma Hukum RKHK & Partners selepas pasang spanduk pengawasan. (dok. pribadi)

Hukum

Pemasangan Spanduk Pengawasan di Victoria Green Residence Oleh Kuasa Hukum

Hukum | Selasa, 16 September 2025 - 16:48 WIB

Selasa, 16 September 2025 - 16:48 WIB

“Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah hukum untuk memastikan hak-hak klien kami terlindungi. Properti tersebut kini dalam pengawasan resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Jerry Nababan di lokasi, Selasa (16/9/2025).

Jerry Nababan (dok. rentak.id)

Nasional

Jerry Nababan: Langkah Kementerian ATR/BPN Permudah Akses Informasi, Cegah Konflik Hukum Pertanahan Sejak Dini

Nasional | Minggu, 31 Agustus 2025 - 09:23 WIB

Minggu, 31 Agustus 2025 - 09:23 WIB

“Langkah yang diinisiasi oleh Bapak Harison Mocodompis ini sangat visioner dan sejalan dengan prinsip hukum yang preventif. Mayoritas sengketa pertanahan yang berujung pada litigasi seringkali berawal dari kesenjangan informasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dengan komunikasi yang efektif, akar permasalahan ini dapat dipotong,” tegas Jerry Nababan, Minggu (31/8/2025).

Advokat Jerry  Nababan, S.H.  dan Elifas Sianturi, S.H. (dok.rentak.id)

Hukum

Tak Ada Itikad Baik, Pengacara Jerry Nababan Siap Bongkar Kasus Strada ke Publik!

Hukum | Senin, 11 Agustus 2025 - 15:57 WIB

Senin, 11 Agustus 2025 - 15:57 WIB

“Berdasarkan berbagai dokumen resmi, termasuk Surat Pernyataan Waris tanggal 25 Agustus 2011 dan keterangan dari pejabat desa serta kelurahan, tanah tersebut adalah milik Limah Lampung dan belum pernah dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada pihak manapun,” tegas Jerry, Senin (11/8/2025).

Ketua LBH PEJATEN, Fahmi Fitra J, SH. (dok. rentak.id)

Ragam

Kasus Sengketa Tanah Makam Ki Saat: LBH PEJATEN Desak Pembatalan Sertifikat Hak Pakai

Ragam | Sabtu, 1 Maret 2025 - 19:21 WIB

Sabtu, 1 Maret 2025 - 19:21 WIB

Ketua LBH PEJATEN, Fahmi Fitra J, SH, menyoroti kasus ini dan menduga ada keterlibatan oknum tertentu dalam penerbitan sertifikat tersebut.