Nasional | Jumat, 30 Oktober 2026 - 16:00 WIB
“Regulasi yang baik tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Masyarakat membutuhkan kebijakan yang benar-benar bekerja di sawah, di sekolah, di kantor desa, dan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Indrajaya, Jumat (30/10/2026).
Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Nasional | Selasa, 6 Oktober 2026 - 08:58 WIB
“Pelantikan Kepala BRAN membawa harapan baru bagi masyarakat yang bertahun-tahun menunggu keadilan. Kami mendukung langkah Presiden memperkuat kelembagaan reforma agraria. Amanah ini perlu segera diwujudkan melalui langkah kerja yang jelas dan hasil yang dirasakan rakyat,” ujar Slamet, Selasa (6/10/2026).
Nasional | Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:36 WIB
Dalam surat tersebut, Eka meminta perhatian langsung Presiden atas perkara hukum yang telah berlangsung panjang. Ia memohon agar negara memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, bukti kepemilikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hukum | Sabtu, 27 Juni 2026 - 18:40 WIB
RENTAK.ID – Organisasi Komunitas Hukum Konsultan Pertanahan dan Properti Bangsa Indonesia (Kohkantah Probangsi) resmi mendeklarasikan kepengurusan periode 2026–2031 dalam acara Deklarasi Akbar dan Seminar…
Nasional | Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB
“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Parlemen | Selasa, 14 April 2026 - 08:12 WIB
Sejak pukul 10.00 WIB, beberapa komisi langsung menggelar rapat kerja. Komisi IV DPR RI, misalnya, bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membahas optimalisasi pengelolaan jasa lingkungan wisata alam serta sejumlah isu aktual di sektor kehutanan. Pada waktu yang sama, Komisi VIII menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji guna membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Nasional | Senin, 13 April 2026 - 08:21 WIB
“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Tanpa dukungan luar biasa ini, hampir mustahil sertipikat tersebut bisa kembali ke tangan Mbah Tupon,” ujar Suki Ratnasari dalam kegiatan serah terima sertipikat, Kamis (9/4/2026).
Nasional | Senin, 10 November 2025 - 13:36 WIB
“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Nasional | Selasa, 21 Oktober 2025 - 07:31 WIB
“Alhamdulillah, sampai setahun ini saya berani mengklaim tidak ada kasus sengketa tanah yang baru. Belum ada produk kita selama setahun ini digugat atau bermasalah dengan pihak lain,” ujar Nusron usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).