Jerry Nababan: Langkah Kementerian ATR/BPN Permudah Akses Informasi, Cegah Konflik Hukum Pertanahan Sejak Dini

- Penulis

Minggu, 31 Agustus 2025 - 09:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jerry Nababan (dok. rentak.id)

Jerry Nababan (dok. rentak.id)

JAKARTA – Managing Partner Kantor Hukum JHN & Partner, Jerry Nababan, S.H., menyambut positif langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memperkuat komunikasi publik dan manajemen pengaduan.

Hal ini dinilai sebagai strategi fundamental untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan mencegah potensi konflik hukum pertanahan sejak dini.

Pernyataan ini disampaikan Jerry Nababan menanggapi kegiatan Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan yang digelar di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Kamis (28/8/2025), yang menghadirkan narasumber Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis.

“Langkah yang diinisiasi oleh Bapak Harison Mocodompis ini sangat visioner dan sejalan dengan prinsip hukum yang preventif. Mayoritas sengketa pertanahan yang berujung pada litigasi seringkali berawal dari kesenjangan informasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dengan komunikasi yang efektif, akar permasalahan ini dapat dipotong,” tegas Jerry Nababan, Minggu (31/8/2025).

Jerry menegaskan bahwa pendekatan komunikasi yang menarik, sederhana, dan mudah dipahami, seperti yang disampaikan Bang Harison, akan secara signifikan mengurangi kesalahpahaman. Masyarakat yang datang dengan dokumen lengkap dan pemahaman yang baik tidak akan merasa dipersulit oleh birokrasi, sehingga tingkat pengaduan dapat ditekan.

“Dalam perspektif hukum, upaya membangun kepercayaan melalui komunikasi bukan hanya soal penyampaian informasi, tetapi merupakan langkah strategis membentuk legal awareness. Masyarakat yang paham akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di bidang pertanahan,” papar Jerry.

Jerry juga menyoroti empat pilar komunikasi publik yang digarisbawahi Harison. Ia menilai, kolaborasi dengan NGO, akademisi, antarinstansi, dan media merupakan ekosistem yang penting untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Selaras dengan itu, Jerry Nababan mendukung pernyataan Plh. Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Andi Kadandio Alepuddin, tentang keteladanan pimpinan.

“Budaya pelayanan yang baik dimulai dari atas. Komitmen pimpinan untuk memberi contoh akan menurunkan nilai-nilai integritas dan kepatuhan hukum kepada seluruh jajaran. Ini adalah fondasi dari good governance yang sangat kami dukung sebagai praktisi hukum,” tutup Jerry Nababan.

Penulis : lazir

Editor : ameri

Berita Terkait

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta
Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup
Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi
Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker
Sawit Terancam Tak Produktif Usai Penertiban Hutan, Tamsil Soroti Nasib Petani
Sampah Desa Bisa Jadi Energi, Mendes Yandri Bidik 75.266 Desa
90 Peserta Ikuti InaSkills 2026, Wamenaker: Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 20:27 WIB

Kasus Penyadapan Nomor Telepon Presiden Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka

Selasa, 3 November 2026 - 19:06 WIB

Beban Pajak Pekerja Disorot, KSPI Usulkan PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 08:53 WIB

Sugiono Temukan Akar Masalah Stunting di Subang, MBG Saja Tak Cukup

Minggu, 1 November 2026 - 14:41 WIB

Kementerian PU Buka Pendaftaran P3-TGAI 2027, Siapkan Rp2,99 Triliun untuk 13.296 Lokasi

Minggu, 1 November 2026 - 09:16 WIB

Tak Cukup Bermodal Bakat, 100 Pekerja Musik Difasilitasi Sertifikasi oleh Kemnaker

Berita Terbaru