Nasional | Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:44 WIB
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum,” kata Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Nasional | Selasa, 20 Oktober 2026 - 09:33 WIB
Direktur Penatagunaan Tanah ATR/BPN, Muhammad Tansri, menegaskan bahwa sertipikasi tanah di pulau-pulau kecil tidak sekadar berkaitan dengan penerbitan dokumen pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya negara menata wilayahnya.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:20 WIB
Praktisi hukum dari Kantor Hukum JHN & Partner, Jerry Nababan, menilai komitmen Kanwil BPN Banten di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan yang lebih terukur dan transparan.
Nasional | Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:45 WIB
“Di BPN sendiri kita lakukan digitalisasi dan dua sampai paling telat lima hari selesai. Jadi kalau Pak Menteri hari ini mengatakan 10 hari, make sense,” ujar Harison dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/8/2026).
Nasional | Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:27 WIB
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan legalitas atas kepemilikan rumah, tetapi juga membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Dengan sertipikat tanah, warga diharapkan memiliki kepastian hukum sekaligus aset yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.
Nasional | Kamis, 30 Juli 2026 - 12:55 WIB
“Ke depan kita ingin membangun sistem karier yang jelas. Jangan bermimpi menjadi Kepala Seksi lalu langsung menjadi Kepala Kantor Pertanahan di tempat yang sama. Semua harus melalui prosesnya. Kalau mau menjadi Kepala Kantor Wilayah, harus pernah menjadi Kepala Kantor Pertanahan di berbagai daerah dan memiliki pengalaman yang cukup,” ujar Nusron Wahid saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan Banten di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Nasional | Jumat, 24 Juli 2026 - 09:00 WIB
“Kementerian ATR/BPN ingin berubah. Kami ingin menjadi mitra bagi Bapak dan Ibu di daerah. Kondisi ekonomi saat ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga kami terus melakukan transformasi layanan. Kepuasan masyarakat adalah tujuan utama yang tidak bisa ditawar,” kata Dedi Noor Cahyanto.
Nasional | Rabu, 8 Juli 2026 - 09:00 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Achmad, mengatakan dasar hukum mengenai tarif layanan pertanahan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Nasional | Minggu, 7 Juni 2026 - 09:54 WIB
“Bapak/Ibu yang tanahnya sudah disertipikatkan, kami mohon menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN. Ayo kita sertipikatkan bersama-sama,” ujar Nusron.
Nasional | Sabtu, 30 Mei 2026 - 06:56 WIB
“Asas Kontradiktur Delimitasi adalah prinsip dalam penetapan batas bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berbatasan langsung. Dalam penerapannya, pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan dan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas ukur dalam melakukan pengukuran di lapangan,” ujar Agus Apriawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/5/2026).