Nasional | Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:36 WIB
Dalam surat tersebut, Eka meminta perhatian langsung Presiden atas perkara hukum yang telah berlangsung panjang. Ia memohon agar negara memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan proses penyelesaian sengketa dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, bukti kepemilikan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Hukum | Sabtu, 27 Juni 2026 - 18:40 WIB
RENTAK.ID – Organisasi Komunitas Hukum Konsultan Pertanahan dan Properti Bangsa Indonesia (Kohkantah Probangsi) resmi mendeklarasikan kepengurusan periode 2026–2031 dalam acara Deklarasi Akbar dan Seminar…
Hukum | Rabu, 4 Februari 2026 - 15:35 WIB
“Tidak semua tanah yang hari ini disebut tanah negara itu bebas begitu saja untuk dibagikan. Ada sejarah hukum, ada relasi hak, dan ada kepentingan warga negara yang harus dihormati,” tegasnya.
Nasional | Senin, 10 November 2025 - 13:36 WIB
“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Nusron di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Nasional | Minggu, 31 Agustus 2025 - 09:23 WIB
“Langkah yang diinisiasi oleh Bapak Harison Mocodompis ini sangat visioner dan sejalan dengan prinsip hukum yang preventif. Mayoritas sengketa pertanahan yang berujung pada litigasi seringkali berawal dari kesenjangan informasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dengan komunikasi yang efektif, akar permasalahan ini dapat dipotong,” tegas Jerry Nababan, Minggu (31/8/2025).