JAKARTA – Mandeknya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) kembali menuai sorotan. Proyek yang digadang-gadang menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia ini dinilai membutuhkan terobosan baru setelah dua kali proses lelang gagal menarik minat investor.
Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menilai pemerintah perlu segera mengubah pendekatan agar proyek tersebut tidak terus terhenti tanpa kejelasan. Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, mengatakan kegagalan lelang berulang menjadi sinyal kuat bahwa skema yang digunakan saat ini belum menarik bagi pelaku usaha.
“Proyek ini sudah dua kali gagal lelang. Artinya proyeknya tidak laku dan kurang menarik di mata investor. Karena itu pemerintah harus mengubah strategi pembangunan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, pada lelang pertama sebenarnya telah ada pemenang, namun konsorsium tersebut gagal mencapai tahap financial close. Kondisi ini memaksa pemerintah mengulang proses lelang, tetapi pada kesempatan kedua justru tidak ada investor yang berminat.
Menurut Gibran, kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi yang lebih konkret. “Pemerintah mestinya memiliki rencana alternatif untuk Tol Getaci. Percuma jika terus dilelang ulang tanpa perubahan strategi pembangunan dan pengusahaan,” tegasnya.
Kegagalan ini dinilai berdampak serius terhadap keberlanjutan proyek yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut. Pasalnya, kehadiran investor sangat penting untuk membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bertanggung jawab dalam pembangunan hingga operasional jalan tol.
“BUJT memegang peran kunci, mulai dari perencanaan teknis hingga penyediaan dana talangan untuk pengadaan tanah. Tanpa mereka, proyek akan sulit berjalan,” kata Gibran.
Ia memaparkan beberapa faktor utama yang membuat proyek ini kurang diminati. Salah satunya adalah tingginya biaya investasi yang tidak sebanding dengan proyeksi lalu lintas. “Pendapatan dari tarif tol menjadi tidak signifikan. Ruas Gedebage–Tasikmalaya mungkin masih potensial, tetapi dari Tasikmalaya ke Cilacap volumenya diperkirakan rendah. Ini memengaruhi kelayakan proyek,” jelasnya.
Selain itu, kondisi iklim investasi infrastruktur yang sedang lesu juga menjadi tantangan. Ketidakpastian ekonomi membuat investor cenderung berhati-hati, terlebih proyek infrastruktur membutuhkan modal besar dengan pengembalian jangka panjang.
“Pasar juga melihat infrastruktur bukan lagi prioritas utama, terlihat dari anggaran yang makin terbatas dalam APBN. Ini turut memengaruhi minat investor,” tambahnya.
Sebagai solusi, PUKIS menawarkan sejumlah opsi. Pertama, pemerintah dapat terlibat langsung melalui skema dukungan konstruksi agar beban investasi lebih ringan. Namun, Gibran meragukan realisasi opsi ini.
“Dengan kondisi anggaran saat ini, apalagi prioritas pemerintah bukan di jalan tol, kami pesimistis dukungan konstruksi bisa diberikan,” ujarnya.
Alternatif kedua adalah mendorong lembaga investasi negara seperti Indonesia Investment Authority (INA) atau Danantara untuk ikut serta dalam proyek.
“Kalau pemerintah menilai proyek ini layak secara komersial, maka lembaga investasi negara seharusnya bisa mengambil peran, misalnya memimpin konsorsium dalam lelang berikutnya,” kata Gibran.
Sementara opsi ketiga adalah merevisi skema proyek dengan membagi ruas tol menjadi dua bagian, yakni Gedebage–Tasikmalaya dan Tasikmalaya–Cilacap, agar nilai investasinya lebih realistis.
“Ruas Gedebage–Tasikmalaya lebih menarik karena potensi lalu lintasnya tinggi. Jika ini berjalan, nantinya akan lebih mudah menawarkan ruas lanjutan ke investor,” jelasnya.
Gibran menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar proyek ini tidak terus stagnan. “Harus ada terobosan. Tidak bisa terus bolak-balik lelang dan gagal. Lebih baik difokuskan sampai Tasikmalaya terlebih dahulu daripada berhenti tanpa kemajuan,” pungkasnya.
Penulis : lazir
Editor : ameri
