Parlemen | Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:03 WIB
“Kalau dihitung waktu efektif masa sidang setelah dipotong masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset ini tinggal sekitar delapan minggu lagi,” demikian penjelasan Komisi III terkait target penyelesaian regulasi tersebut, Selasa (25/8/2026).
Parlemen | Selasa, 18 Agustus 2026 - 08:18 WIB
“Komisi III akan terus melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang I Tahun 2026-2027 ini. Setidaknya seminggu dua atau tiga kali kami akan menggelar RDPU untuk menyerap aspirasi dari masyarakat,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Nasional | Selasa, 14 Juli 2026 - 13:50 WIB
“Perlu kami sampaikan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu tidak benar, bahwa DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini DPR terus melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi III, melalui berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU) maupun public hearing bersama para pemangku kepentingan,” kata Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Nasional | Selasa, 2 Desember 2025 - 08:02 WIB
Pada pukul 10.00, Komisi III membuka agenda dengan menerima organisasi GRANAT serta Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Pertemuan ini digelar untuk menyerap masukan terkait Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, terutama dalam konteks pemberantasan narkotika dan pembaruan hukum pidana.
Hiburan | Selasa, 11 November 2025 - 15:46 WIB
Dengan RDPU ini, DPR berharap dapat menjembatani berbagai kepentingan antara pencipta lagu, pelaku pertunjukan, hingga lembaga pengelola royalti, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman di lapangan.
Parlemen | Senin, 10 November 2025 - 07:37 WIB
Dimulai pukul 10.00 WIB, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, Forum Advokat Pembaharuan Hukum Acara Pidana (HAP), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Pertemuan tersebut difokuskan untuk menghimpun masukan terkait penyusunan dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang saat ini tengah dalam proses perbaikan di parlemen.